Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
rokratis yang panjang di Departemen Keuangan, dan Abdul Latif,
seorang pengusaha yang sukses, masing-masing diangkat sebagai
Menteri Keuangan dan Menteri Tenaga Kerja. Semua perkembangan
ini memperkuat posisi struktural Islam dalam birokrasi.
Namun demikian, akomodasi struktural yang lebih mencolok
lagi adalah direkrutnya para pemimpin dan aktivis Muslim
ke dalam parlemen, menyusul Pemilihan Umum 1992. Padahal,
sebagian di antara mereka adalah orang-orang yang sebelumnya
berada di luar dan terasingkan dari pemerintahan. Perekrutan
itu menyebabkan munculnya penilaian publik bahwa parlemen
menjadi “semakin hijau”, warna yang kerapkali dipandang sebagai
simbol Islam. 17
Akomodasi struktural tersebut tambah diperkuat lagi dengan
dibentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) di
bawah kepemimpinan B.J. Habibie—orang kepercayaan Soeharto
dan Menteri Negara Riset dan Teknologi sekaligus Ketua Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). 18 Organisasi itu,
seperti dinyatakan Liddle, “sebagian besar merupakan jaringan
patron-klien dari birokrat-birokrat Muslim,... [organisasi itu] juga
berhasil memperlebar sayapnya sehingga mencakup kelompok intelektual
Muslim dan santri terpelajar yang berjumlah besar dan
sedang tumbuh, yang berada di luar dan seringkali teralienasi dari
pemerintahan.” 19 Meskipun, dibandingakan dengan birokrasi dan
17 Lihat, “Beringin Makin Hijau,” Tempo, 3 Oktober 1992, hh. 21-31. Lihat
juga Tempo, 20 Juni 1992, hh. 21-31.
18 Selain itu, Habibie juga menduduki beberapa posisi penting lainnya. Lihat,
“Marhaban, ya Habibie,” Tempo, 8 Desember 1991, h. 33.
19 Lihat artikelnya, “Politics 1992-1993: Sixth-term Adjustments in the Ruling
Formula,” Chris Manning and Joan Hardjono (eds.), Indonesia Assessment 1993,
Canberra: Australian National University, 1993.
— Bahtiar Effendy