Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
tuk membantah pandangan tersebut, faktor-faktor relevan lainnya
juga cukup menjelaskan.
Pertama, selama limabelas tahun pertama keberadaan PPP,
penekanan politik para aktivisnya tidak seluruhnya diarahkan
untuk menghimpun dan mengartikulasikan kepentingan sosialpolitik
Islam. Sebagai gabungan dari beberapa partai politik, kegiatan
politik para pemimpin PPP, khususnya dari generasi yang
lebih muda, terutama sekali bertujuan untuk mengorientasi-kan
kembali pandangan-dunia ideologis dan politis partai, dari politik
legalisme-formal kepada substansialisme.
Jelas, hal itu dilakukan dalam rangka (1) menghapus hubungan
yang tidak mudah antara Islam dan negara, dan—yang lebih
penting lagi—(2) memungkinkan PPP menyesuaikan diri dengan
tuntutan-tuntutan Orde Baru akan ketertiban, stabilitas dan pembangunan.
Karena alasan-alasan itu, maka perhatian awal beberapa
aktivis politik Muslimnya yang terkemuka, seperti Mintaredja, Sulastomo,
Hartono Mardjono, atau Ridwan Saidi, lebih diarahkan
kepada upaya memodernisasi partai (termasuk program, orientasi
dan basis pendukung partai) daripada melulu memperjuangkan
kepentingan sosial-ekonomi dan politik Islam.
Berikut ini kasus-kasus yang mengindikasikan keterangan di
atas. Pada awal 1970-an, sambil memimpin Parmusi, sebuah unsur
penting di PPP, Mintaredja 42 dan Sulastomo 43 terdorong untuk
Lumpur: Oxford University Press, l974. Lihat juga sejumlah artikel dalam Arief Budiman
(ed.), State and Civil Society in Indonesia, bab 6-10, hh. 115-288.
42 Lihat, Mintaredja, Renungan Pembaharuan Pemikiran Masyarakat Islam dan Politik
di Indonesia, Jakarta: Permata, 1971. Lihat juga Kenneth E. Ward, The 1971 Election
in lndonesia: An East Java Case Study, Clayton: Monash Papers on Southeast Asia
No. 2, Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1974, hh. 114-133.
43 Wawancara dengan Sulastomo di Jakarta, 10 September 1991.
0 — Bahtiar Effendy