Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Ironi itu bukan tanpa akibat. Karena keanekaragaman acuan
hukum yang digunakan, yang bergantung pada pilihan literatur
para hakim (sebuah situasi yang mungkin mencerminkan
mazhab pemikiran keagamaan mereka), selalu terdapat kemungkinan
adanya dua kasus dengan corak yang sama memperoleh
putusan yang berbeda. Dan hal itu, seperti dikemukakan oleh
Munawir Syadzali, pada akhirnya akan menghasilkan ketidakpastian
di antara orang-orang yang mencari keadilan di pengadilan
agama. 45 Selain itu, berdasarkan kenyataan bahwa acuanacuan
klasik tersebut tidak selalu sejalan dengan kebutuhan dan
stituasi dewasa ini, banyak kasus dalam pengadilan agama yang
masih tertunda. 46
Diberlakukannya UUPA pada dasarnya dimaksudkan untuk
memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut. Pertama, undangundang
itu memulihkan cakupan wewenang peradilan agama
di Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan, menegaskan kembali
wewenang mereka, seperti peradilan-peradilan agama di wilayah
lainnya, untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan
dengan persoalan perkawinan, warisan dan wakaf. Kedua,
undang-undang itu memberikan otonomi humum yang niscaya
kepada pengadilan agama. Karena, dengan demikian putusan
mereka menjadi final dan mengikat. Lebih dari itu, itu juga me-
Qalyûbî/Al-Mahallî, Fath al-Wahâb, Al-Tuhfah, Al-Taghrîb al-Musytâq, Al-Qawânîn
al-Syar‘iyyah lî Sa‘îd Dahlân, Syarûsî fî al-Farâ’idh, Bughyât al-Mustarsyidîn, Al-
Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba‘ah, dan Mughnî al-Muhtâj. Lihat, “Sejarah Baru
Hukum Islam Indonesia,” Panji Masyarakat, 21-30 September 1992, h. 23.
45 Lihat, “Rancangan setelah Seabad tak Seragam,” Tempo, 4 Februari 1989, h.
76. Lihat juga, “Sejarah Baru Hukum Islam Indonesia,” Panji Masyarakat, 21-30
September 1992, h. 24.
46 Lihat, “Si Bungsu yang Ditunggu bukan Hantu,” Tempo, 4 Februari 1989,
h. 81.
— Bahtiar Effendy