Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Sementara pandangan-pandangan seperti itu memang tetap diterima
hampir semua orang, pengartikulasiannya adalah sesuatu yang
cukup problematis. Ini tidak serta-merta disebabkan oleh tingkat
ketaatan yang berbeda di kalangan kaum Muslim, melainkan terutama
disebabkan oleh ciri umum sebagian besar ajaran Islam yang
memungkinkan terjadinya multiinterpretasi terhadapnya, tergantung
kepada situasi yang dihadapi. Seperti yang sudah ditunjukkan
sebelum ini, beberapa kalangan Muslim cenderung memahami
watak holistik Islam di atas dalam cara yang organik. Ini
dalam pengertian bahwa hubungan antara Islam dan semua aspek
kehidupan harus dibangun dalam pola yang legal dan formal.
Sementara itu, kalangan Muslim lainnya lebih cenderung untuk
menafsirkan watak holistik Islam tersebut dalam pola yang lebih
substansialistik. Kegagalan dalam mendamaikan kedua pandangan
dan kecenderungan yang bertentangan ini, seperti sudah dialami
sebagian besar negara Muslim, mengakibatkan berkembangnya
sintesis yang tidak mudah antara Islam dan negara dalam konteks
hubungan politik keduanya. Dan selanjutnya, kegagalan di
atas juga pada umumnya diikuti oleh upaya-upaya sengaja negara
untuk “menjinakkan” idealisme dan aktivisme politik Islam yang
dianggap mengancam persatuan nasional.
Diskursus politik Islam di Indonesia modern juga terperosok
ke dalam perangkap menyakitkan seperti itu. Asal-usulnya bisa
ditelusuri ke masa-masa sebelumnya, sejak tahun-tahun pertama
munculnya pergerakan nasional, di mana elite politik terlibat dalam
perdebatan mengenai peran Islam dalam sebuah negara Indonesia
yang merdeka. Upaya untuk menemukan hubungan politik
yang pas antara Islam dan negara terus berlanjut pada periode
kemerdekaan dan pascarevolusi. Lantaran tidak juga kunjung
— Bahtiar Effendy