Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
buah bangsa. Dengan kata lain, karena kualitas agenda-agenda
mereka yang serba mencakup, maka aspirasi-aspirasi politik Islam
tidak lagi mengenal batas-batas agama atau primordial lainnya.
Selain bersifat inklusif dan integratif, pendekatan politik Islam
dewasa ini juga lebih beragam. Ini dalam pengertian bahwa
politik kepartaian, dengan partai-partai Islam berdiri di barisan
terdepan, tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya lapangan bermain
atau arena perjuangan artikulasi dan realisasi tujuan-tujuan
sosial-politik Islam. Bahkan, karena alasan-alasan yang sebagian
besarnya berakar dalam (1) elemen-elemen struktural negara Orde
Baru (yakni penekanannya kepada ketertiban dan stabilitas dengan
ongkos diabaikannya partisipasi rakyat); (2) perubahan corak
basis sosial-kultural kaum Muslim Indonesia; dan (3) kecenderungan
substantif agenda sosial-politik Islam kontemporer (yakni
keadilan, demokrasi, egalitarianisme dan partisipasi), pendekatan
politik kepartaian bahkan tidak lagi menduduki posisi utama dalam
perjuangan Islam politik di Indonesia sekarang ini. 15
Demikianlah, sejak pertengahan 1970-an, bersamaan dengan
berlangsungnya proses restrukturisasi politik rezim Orde Baru
(1973), yang berakibat pada pembatasan jumlah partai politik hanya
menjadi tiga (PPP, Golkar dan PDI), kalangan generasi baru
para pemikir dan aktivis Muslim memutuskan untuk mengartikulasikan
gagasan Islam politik melalui mekanisme-mekanisme
yang lebih luas. Dalam hal ini, saluran-saluran tambahan yang
paling banyak digunakan adalah LSM, media massa, penerbitan-
15 Lihat, misalnya, sebuah percakapan dengan Abdurrahman Wahid, Lukman Harun,
dan Moeslim Abdurrahman, dalam “Mulai Ditinggalkan, Aspirasi Umat Islam Lewat
Kelembagaan Formal,” Kompas, 22 Oktober 1986.
— Bahtiar Effendy