Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Diilhami oleh keberanian dan kejujuran ‘Umar, Munawir
menyatakan bahwa harus dilakukan langkah-langkah yang berani
dan jujur sehubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Seraya meyakini
dinamisme dan vitalitas hukum Islam, ia mengusulkan agar
kaum Muslim melaksanakan agenda-agenda reaktualisasi, untuk
menjadikan Islam lebih sesuai dengan kekhasan lokal dan temporal
Indonesia. 68
reforMasi politik/Birokrasi: MenjeMBatani
jurang ideologis antara islaM politik
dan negara
Para intelektual Muslim yang mendukung posisi ini berkeyakinan
bahwa masalah tidak mesranya hubungan antara Islam politik dan
negara, juga implikasi-implikasinya yang dirasakan para politisi Muslim,
dapat perlahan-lahan diatasi dengan secara langsung melibatkan
diri dan berpartisipasi dalam arus utama proses-proses politik
dan birokrasi negara. 69 Meskipun hanya sedikit di antara para
68 Lihat, Munawir Syadzali, “Dinamika dan Vitalitas Hukum Islam,” Panji Masyarakat,
No. 459, 21 Februari 1985, hh. 25-28. Lihat juga tulisannya, “Shari’a: A
Dynamic Legal System,” makalah disampaikan pada konferensi “Shari’a and Codification,”
Colombo, Sri Lanka, Desember 1985; dan artikelnya, “Gejala Krisis Integritas
Ilmiah di Kalangan Ilmuwan Islam,” Pelita, 24-25 Juli 1987.
69 Analisis saya mengenai aliran intelektual ini terutama didasarkan kepada wawancara
dengan M. Dawam Rahardjo (di Jakarta, 20 Agustus 1991), Djohan Effendi
(di Jakarta, 26-27 Agustus 1991), Hartono Mardjono (di Jakarta, 28 Agustus
1991), Sulastomo (di Jakarta, 10 September 1991) dan Ridwan Saidi (di Jakarta, 21
Agustus 1991). Selain itu, pengamatan saya juga ditunjang oleh beberapa sumber
— Islam dan Negara