Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
rasi sosial-politik Islam disuarakan melalui semua organisasi politik
yang ada, dengan melintasi jurang “ideologis” yang inheren
di antara mereka.
Keragaman politik tersebut sudah menjadi model dalam praktik
Islam politik sepanjang Orde Baru. Di sini, politik kepartaian
dimanfaatkan sebagai pendekatan yang sifatnya pelengkap. Meskipun
demikian, menarik untuk dicatat bahwa dalam diskursus
itu Golkar tampil di posisi terdepan. Sejak awal 1980-an, muncul
kecenderungan untuk menyalurkan tujuan-tujuan sosial-politik
Islam lewat partai penguasa ini. Tidak diragukan lagi, hal itu
mencerminkan perkembangan penting yang telah mempengaruhi
banyak para pemimpin Muslim lainnya, baik di pedesaan maupun
perkotaan, untuk bergabung dengan organisasi politik terbesar
di Indonesia tersebut. 40
Ada beberapa alasan di balik peralihan strategi di atas, terutama
berkaitan dengan dipilihnya Golkar sebagai saluran politik
yang paling menguntungkan untuk mewakili kepentingan
sosial-politik Islam. Pada tingkat filosofis, muncul gagasan yang
beredar luas di kalangan generasi baru pemikir dan aktivis politik
Muslim bahwa aspirasi sosial-politik Islam merupakan urusan
seluruh umat Islam Indonesia, terlepas dari afiliasi sosial-politik
mereka. Sejalan dengan itu, aspirasi-aspirasi tersebut hendaknya
tidak dipahami sebagai “barang mewah” yang semata-mata dicita-citakan
dan disadari oleh partai-partai politik yang secara for-
40 Untuk kupasan menarik mengenai soal ini, lihat “Robohnya Dinding Politik Islam,”
Tempo, 29 Desember 1984, hh. 12-16; “Pondok-pondok yang Berpaling,”
Tempo, 12 Februari 1987, hh. 20-28; “Aspirasi Islam: ke Mana Kini?” Tempo, 9 Mei
1987, hh. 20-25; “Golkar dan Pemilih Islam,” Tempo, 21 September 1991, hh. 21-
33.
— Bahtiar Effendy