Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
sosial-politik yang relatif sama. Dalam hal ini, mengingat situasi
yang dihadapi oleh para politisi Muslim khususnya dan komunitas
Muslim Indonesia umumnya saat ini, tidak salah rasanya jika
disimpulkan bahwa upaya-upaya pendefinisian kembali aspirasiaspirasi
sosial-politik Islam yang baru tertuju terutama kepada
dua tema pokok: (1) pengembangan tatanan-tatanan politik yang
egalitarian dan demokratis; dan (2) penciptaan proses-proses ke
arah pemerataan ekonomi. Dilihat dari nestapa Islam politik dan
para pendukungnya dalam politik Indonesia kontemporer, kedua
tujuan itu tidak hanya relevan, tetapi juga bisa mengobati kondisi
mereka yang memiriskan.
Dalam pembahasan sebelumnya menyangkut hubungan yang
tidak mudah antara Islam dan negara, bisa dilihat bahwa salah
satu dampaknya yang paling serius adalah tersingkirnya peran
politik Islam. Termasuk di dalamnya adalah hilangnya peluang
dan kesempatan para politisi Muslim, terutama pada 1970-an
dan 1980-an, untuk berpartisipasi penuh dalam perkembangan
politik Indonesia. Berbeda dari pengalaman mereka sebelumnya,
khususnya pada saat Indonesia masih menganut sistem politik
demokrasi liberal (1950-1957), peran mereka pinggiran belaka.
Disebabkan oleh situasi-situasi yang menyedihkan itu, juga karena
keinginan rezim Orde Baru untuk menciptakan keteraturan dan
stabilitas politik dengan mengorbankan partisipasi rakyat, tidak
berlebihan jika dikatakan bahwa Islam politik, baik pada tingkat
legislatif maupun eksekutif (birokrasi), tidak terwakili secara proporsional.
41
41 Sebagaimana para pengamat lain, hampir seluruh mereka yang saya wawancarai
menyepakati pandangan mengenai situasi Islam politik yang melemah.
— Bahtiar Effendy