Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
yang ada sekarang ini harus dipandang sebagai tujuan final kaum
Muslim Indonesia. 26
Selain oleh pertimbangan-pertimbangan teologis yang telah dikemukakan
di atas, penerimaan mereka terhadap konstruk “kesatuan
nasional” negara Indonesia juga secara langsung dipengaruhi oleh beberapa
faktor penting lainnya. Hal itu mencakup kenyataan-kenyataan
bahwa (1) negara menjamin kebebasan bagi kaum Muslim untuk
menerapkan ajaran-ajaran agama mereka; (2) mayoritas penduduk
Indonesia adalah pemeluk Islam; dan (3) konstitusi negara tidak
bertentangan dengan, bahkan hingga tingkat tertentu justru mencerminkan,
substansi prinsip-prinsip Islam. 27 Secara keseluruhan,
semua faktor itu mencerminkan kenyataan yang tidak bisa ditolak,
yakni: kenyataan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia
beragama Islam saja akan menjadikan kerangka dasar prinsip-prinsip
pemerintahannya sejalan dengan, jika tidak dipengaruhi oleh,
26 Gagasan mengenai finalitas bentuk negara Indonesia yang ada sekarang ini
pada awalnya muncul dari NU. Pada 1984, setelah konferensi ke-27 organisasi itu
berlangsung, NU menyatakan secara terbuka bahwa Republik Indonesia adalah tujuan
final kaum Muslim dalam upaya mereka mencari bentuk kenegaraan terbaik
bagi Indonesia. Secara luas diyakini bahwa tokoh-tokoh intelektual yang menjadi
arsitek pernyataan ini adalah almarhum Achmad Siddiq dan Abdurrahman Wahid.
Lihat misalnya “Pimpinan PB NU Bertemu Presiden: Negara RI adalah Bentuk Final,”
Kompas, 15 Februari 1985. Lihat juga Munawir Syadzali, “Wawasan Perjuangan
Muslim Indonesia,” makalah disampaikan dalam acara dies natalis HMI ke-43,
Yogyakarta, 4 Februari 1990, h. 2.
27 Oleh Hasbullan Bakri, seorang mantan gurubesar pada IAIN Yogyakarta dan
Jakarta, keseluruhan faktor ini telah dikemukakan sebagai bukti untuk menyatakan
bahwa Indonesia, secara non-konstitusional, sesungguhnya dapat disebut sebagai
negara Islam. Ini dalam pengertian bahwa, mengingat hakikat Pancasila yang sesuai
dengan prinsip-prinsip Islam, negara tidak akan membuat kebijakan yang bertentangan
dengan nilai-nilai Islam. Lihat artikelnya, “Lima Dalil Republik Indonesia
Bisa Disebut Negara Islam Non-Konstitusional,” Panji Masyarakat, No. 439, 1
Agustus 1984, hh. 28-31. Artikel ini terbit pula dalam Merdeka, 23 Agustus 1984.
— Islam dan Negara