Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Sentimen ideologis dan politis yang bersifat pembangkangan ini
pada gilirannya mendorong sebagian pemimpin dan aktivis Islam
politik yang awal untuk beroperasi—secara terang-terangan
maupun diam-diam—di luar arus utama formula politik pemerintah.
Berdasarkan perspektif-perspektif tersebut, dapat disimpulkan
bahwa kegagalan Islam politik untuk memperoleh dukungan
yang niscaya bagi perealisasian agenda sosial-politik mereka, sebagiannya
disebabkan ketidakmampuan mereka untuk mencairkan
dan menjelaskan ajaran-ajaran agama mereka dalam bahasa politik
yang bisa diterima oleh segmen umat Muslim Indonesia yang
lebih luas. Karena itu, gagasan tentang negara Islam ditampilkan
dan dipandang sebagai penerapan Syari‘ah sebagai hukum negara,
dan bukan mengaspirasikan sebuah sistem pemerintahan yang
adil, egalitarian dan partisipatif.
Ciri kedua di atas mengacu kepada kenyataan bahwa pendekatan
Islam politik di masa lalu (dekade 1950-an dan 1960-an)
pada dasarnya bersifat monolitik. Ini khususnya benar sehubungan
dengan kenyataan bahwa para pemimpin dan aktivis Islam politik
yang lebih awal menganggap parlemen sebagai satu-satunya
arena bagi artikulasi dan realisasi tujuan-tujuan sosial-keagamaan
dan politik Islam. Dalam kasus tersebut, sama sekali tidak berlebihan
bila dikatakan secara ringkas bahwa cara-cara dan usahausaha
lain yang mungkin tidak pernah ditempuh.
Benar bahwa di samping keterlibatan mereka dalam praktikpraktik
politik kepartaian, para politisi Muslim masih mempertahankan
fungsi-fungsi sosial-keagamaan dan pendidikan dari organisasi-organisasi
non-pemerintah mereka seperti Muhammadiyah
dan NU. Keterlibatan mereka dalam politik kepartaian dan birokrasi,
hingga tingkat tertentu, bahkan menjadi instrumen bagi
— Islam dan Negara