Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
sep yang menyeluruh mengenai negara atau politik dalam Islam,
Islam memiliki seperangkat nilai etis atau prinsip politik, seperti
keadilan, musyawarah dan egalitarianisme. Penerapan substantif
ajaran-ajaran khusus inilah—seperti yang pernah ditunjukkan dalam
praktik-praktik politik Nabi Muhammad—yang diwajibkan
dalam Islam.
Dengan pandangan-pandangan teologis-politis tersebut, generasi
baru intelektual Muslim ini pada dasarnya tengah mengajukan
suatu jalan tengah dalam teoretisasi Islam politik. Dalam
hal ini, mereka tidak menyepakati penafsiran formalistik, legalistik
dan skriptualistik terhadap watak holistik Islam seperti yang
diartikulasikan terutama oleh Abû al-A‘lâ al-Mawdûdî. Teori politik
al-Mawdûdî mengargumentasikan bahwa negara merupakan
bagian integral (atau perluasan) dari Islam. Menurutnya, Islam
memiliki konsep negara dan sistem pemerintahan tersendiri yang
lengkap. 22
Namun demikian, mereka juga menolak gagasan-gagasan politik
yang sekular versi ‘Alî ‘Abd al-Râziq. Pada pertengahan 1920an,
al-Râziq mengguncangkan dunia Muslim—terutama Mesir—
dengan proposisi teoretisnya yang mengusulkan suatu pemisahan
total antara Islam dan urusan-urusan kenegaraan. 23
Dalam pandangan generasi baru para pemikir dan aktivis Islam
di atas, dua model teoretis yang berbeda itu memiliki beberapa
kelemahan utama. Kekeliruan teoretis al-Mawdûdî terutama
terletak pada kegagalannya untuk mengakui bahwa Islam tidak
22 Mengenai teori politik al-Mawdûdî, lihat karyanya, The Islamic Law and Constitution,
translated and edited by Khursyid Ahmad, Lahore: Islamic Publications,
1977.
23 Mengenai teori politik ‘Ali ibn ‘Abd al-Râziq, lihat karyanya al-lslâm wa Ushûl
al-Hukm, Beirut: Dâr Maktabah al-Hay’ah, 1966.
— Islam dan Negara