Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
distribusiannya di daerah-daerah lain yang tidak sesukses di Jakarta.
Lebih dari itu, meskipun tampak tidak realistis, kesuksesan
pengumpulan dan pendistribusian zakat seringkali diukur berdasarkan
kemampuannya untuk menghasilkan pengaruh sosial-ekonomi
yang langsung dan kesanggupannya meningkatkan kualitas
kesejahteraan para penerimanya. Kenyataan bahwa kesejahteraan
masyarakat luas masih menyedihkan seringkali dianggap sebagai
indikasi bahwa zakat masih belum diterapkan secara intensif. “Penerapan
zakat di Indonesia,” tulis seorang pengamat masalah zakat,
“sudah lama berlangsung, tapi mengapa keadilan sosial dan
kesejahteraan masyarakat Muslim tidak terwujud?” 74 kutipannya
yang asli bagaimana?
Beberapa pemimpin dan aktivis Muslim cenderung mengambil
pandangan yang “statis” dalam perkara penerapan zakat. Mereka
mengharapkan peran negara yang lebih besar dalam administrasi
zakat. Dalam pandangan mereka, ini dapat dimulai dengan
mendirikan badan zakat yang diberi wewenang penuh, 75 dengan
mengeluarkan hukum tentang zakat, 76 dan dengan melembagakan
kepala negara sebagai amil zakat tingkat nasional. 77
Dikeluarkannya keputusan bersama tingkat menteri mengenai
Bazis pada dasarnya merupakan upaya untuk mengakomodasi kepedulian-kepedulian
tersebut. Tetapi dalam kasus ini, negara tidak
74 Lihat, Jihad Hasballah, “Intensifikasi Pelaksanaan Zakat di Indonesia,” Panji
Masyarakat, 10 Agustus 1991, hh. 51-53.
75 Lihat, Syechul Hadi Permono, “Pendayagunaan Sumber Dana Umat Islam,”
Panji Masyarakat, 1-10 Mei 1991, hh. 28-29.
76 Lihat, Jihad Hasballah, “Intensifikasi Pelaksanaan Zakat di Indonesia,” h. 51.
77 Sebagaimana dinyatakan kembali oleh Munawir Syadzali, Menteri Agama, beberapa
ulama pada akhir 1980-an mohon kepada Presiden Soeharto agar ia bersedia
menjadi amil zakat tingkat nasional. Lihat, “Apakah Zakat Diurus Negara?” Tempo,
23 Maret 1991, h. 74.
— Islam dan Negara