Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
di Indonesia bahwa negara menghambat penerapan ajaran-ajaran
Islam. Itu terutama berkaitan dengan kenyataan bahwa negara,
melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, merumuskan
kebijakan pada 1982 yang melarang siswi Muslim di sekolah-sekolah
menengah mengenakan jilbab selama jam-jam sekolah karena
hal itu dianggap melanggar peraturan mengenai seragam sekolah
(SK No. 052/C/Kep/D/1982). 55
Peraturan itu memiliki sanksi-sanksi. Meskipun berbeda dari
satu sekolah ke sekolah lainnya, secara umum jenis tindakan pendisiplinan
terhadap pihak-pihak yang terkena berkisar mulai dari
dilarang menghadiri kelas, diberhentikan sementara atau dikeluarkan
dari sekolah. 56
Komunitas Muslim, khususnya para aktivis muda, menanggapi
peraturan berikut sanksinya tersebut tidak kurang keras. Selama
hampir satu dekade, mereka menuntut agar siswi Muslim di
sekolah-sekolah menengah diizinkan mengenakan jilbab. Dalam
mengajukan tuntutan itu, mereka menggelar demonstrasi yang tak
terhitung banyaknya di Jakarta, Bogor, Bandung dan Yogyakarta,
di depan wakil-wakil mereka di parlemen baik tingkat nasional
maupun daerah. Bahkan, mereka yang diberhentikan dari sekolah
membawa kasus mereka ke pengadilan untuk diselesaikan secara
hukum. 57
Pada dirinya sendiri, jilbab sebenarnya sebuah masalah keagamaan.
Hal itu mewakili ekspresi keyakinan tertentu menyangkut
cara berpakaian yang “pantas” bagi wanita Muslim. Selama ber-
45.
55 Lihat, “Alhamdulillah Jilbab Bebas,” Media Dakwah, Januari 1991, hh. 42-
56 Lihat, “Seragam Harus, Jilbab Boleh,” Tempo, 19 Januari 1991, hh. 76-77.
57 Lihat, “Desah Panjang Para Ulama,” Media Dakwah, Januari 1991, hh. 46-
47; “Bogor dengan Jilbab Cantik,” Media Dakwah, Januari 1991, hh. 48.
— Bahtiar Effendy