Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
lahkan, pemberontakan yang mengorbankan 2.500 nyawa tentara
itu.” 166
Tanggapan-tanggapan tidak terduga di atas membuat bekas
para pemimpin dan aktivis Masyumi sadar bahwa rehabilitasi
partai mereka hampir sepenuhnya mustahil. Melihat sikap tegas
para pimpinan militer mengenai masalah ini, banyak kalangan
berkesimpulan bahwa representasi politik para pemimpin Masyumi
di masa Orde Baru hanya dapat terjamin jika mereka bersedia
mendefinisikan kembali agenda politik mereka dalam kerangkakerangka
yang lebih dapat diterima pemerintah. Dalam hal ini,
pembentukan sebuah partai politik baru (dengan harapan bahwa
partai ini dapat mereproduksi corak dan roh Masyumi), tampaknya
menjadi satu-satunya pilihan. Untuk alasan itu, pada pertengahan
1967, dibentuk Panitia Tujuh untuk bernegosiasi dengan
pemerintah Orde Baru mengenai kemungkinan didirikannya partai
baru. Wadah politik baru ini dimaksudkan untuk “menyatukan
seluruh kekuatan dan organisasi Islam yang ada dan yang tidak
tergabung dalam sebuah partai.” 167
Berkenaan dengan agenda khusus ini, rezim Orde Baru tampaknya
tidak cukup berkenan dengan para bekas pemimpin Masyumi.
Meskipun demikian, lepas dari penolakan tegas mereka
terhadap upaya rehabilitasi Masyumi, para pemimpin Orde Baru
sebenarnya cukup khawatir dengan representasi konstituen politik
Islam di masa depan. Yang terutama mereka khawatirkan adalah,
ketiadaan mekanisme politik untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan
kepentingan-kepentingan konstituen politik Islam di
atas akan menumbuhkan rasa frustasi yang lebih dalam, yang
166 Harold Crouch, “Indonesia,” h. 200
167 Allan Samson, “Islam in Indonesian Politics,” hh. 1005-1007.
— Bahtiar Effendy