Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Namun demikian, penting dicatat bahwa kecenderungan-kecenderungan
semacam itu tampaknya tidak berkembang dengan
sendirinya. Menurut Abdurrahman Wahid, negara—hingga tahap
tertentu—memperburuk kecenderungan tersebut dengan melibatkan
dirinya dalam masalah-masalah yang terkait dengan perkara
keagamaan, khususnya yang berhubungan dengan kepentingan
kelompok mayoritas Muslim. Menurut pengamatannya, bukti paling
mencolok yang menunjukkan penetrasi negara yang makin
mendalam dalam kehidupan keagamaan mencakup pemberlakuan
UUPA, dikeluarkannya keputusan bersama tingkat menteri mengenai
Bazis, pembentukan ICMI, pendirian BMI, penyelenggaraan
Festival Istiqlal, pengajaran bahasa Arab dalam jaringan televisi
negara, dan perhatian pemerintah terhadap tuntutan sebagian
kelompok Muslim berkenaan dengan pemberian label halal-haram
bagi makanan kemasan. 120
Bagi Abdurrahman Wahid, akibat-akibat lebih lanjut dari
praktik-praktik tersebut bisa sangat merusak. Yang dipertaruhkan
adalah tegaknya prinsip-prinsip pluralisme dan persatuan nasional.
Seraya mengelaborasi kemungkinan yang mengkhwatirkan itu,
dalam sebuah pertemuan rutin Majelis Reboan pada April 1991,
yang dikelola oleh teman-temannya, seperti Nurcholish Madjid,
Sutjipto Wirosardjono, Aswab Mahasin, Utomo Dananjaya dan Jalaluddin
Rakhmat, ia dilaporkan mengatakan:
Selain merupakan tindakan diskriminasi terhadap agama yang dianut
[kelompok-kelompok] minoritas, campur tangan [negara dalam masa-
120 Lihat, “Tak Cukup dengan sebuah Festival,” Tempo, 28 Desember 1991, hh.
32-33; “Saya Presiden Taxi saja deh ...,” Detik, 2 November 1991, h. 6-8; “Demokrasinya
Gus Dur,” Panji Masyarakat, 1-10 Mei 1991, h. 24-27; “Umat Islam masih
Ruwet,” Tempo, 29 Desember 1990, hh. 30-31.
— Bahtiar Effendy