Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
kompilasi hukum Islam (1991), dikeluarkannya keputusan bersama
tingkat menteri mengenai Badan Amil Zakat dan Sedekah atau
Bazis (1991), dihapuskannya kebijakan lama yang melarang siswisiswi
Muslim mengenakan jilbab pada jam-jam sekolah (1991),
pelaksanaan Festival Kebudayaan Islam Istiqlal (1991), pembentukan
Bank Muamalat Indonesia atau BMI (1992), dan penghapusan Sumbangan
Dermawan Sosial Berhadiah atau SDSB (1993).
Sebenarnya tidak ada yang sepenuhnya khas dalam langkahlangkah
akomodatif negara terhadap Islam ini. Dari pembahasan
panjang-lebar mengenai bentuk-bentuk akomodasi tersebut, jelas
bahwa tidak setiap bentuk akomodasi itu baru dalam substansinya.
Sebagian di antaranya, misalnya UUPN, UUPA, dan keputusan
bersama tingkat menteri mengenai Bazis, lebih merupakan
perluasan atau kelanjutan belaka dari praktik-praktik yang pernah
ada. Bahkan penbentukan ICMI, yang seringkali dipandang
sebagai indikasi terbesar pertama yang menunjukkan politik akomodasi
negara terhadap Islam, belum (dan kemungkinan besar
tidak akan pernah) mampu menandingi signifikansi struktural
Muhammadiyah, NU, MUI, Golkar dan birokrasi negara dalam
merealisasikan kepentingan-kepentingan Islam.
Terlepas dari itu semua, mengingat corak hubungan politik
antara Islam dan negara di masa lalu, langkah-langkah akomodasi
tersebut sangat jelas memperlihatkan perubahan penting, khususnya
dalam apa yang disimbolkannya, dalam corak hubungan
politik antara Islam dan negara yang berubah.
Sekadar menyimpulkan pembahasan ini, dapat dikatakan bahwa
ada beberapa catatan penting yang perlu diangkat sehubungan
dengan berbagai perubahan ini.
— Bahtiar Effendy