Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
haruskan mendasarkan putusan mereka pada acuan hukum yang
khusus ini. 50
Tidak bisa dibantah, pemberlakuan legislasi tersebut dan penyelesaian
kompilasi hukum Islam memuaskan komunitas kaum
Muslim. Namun demikian, pada ujung spektrum yang lain, hal
itu juga melahirkan kecemasan, meskipun tidak eksklusif, di kalangan
kelompok-kelompok non-Muslim. 51
Sekurang-kurangnya terdapat dua kepedulian utama yang
mendasari keberatan mereka terhadap undang-undang tersebut.
Pertama apakah undang-undang itu, berdasarkan sifat undangundang
peradilan agama itu sendiri, yang hanya mengatur persoalan-persoalan
hukum umat Islam, seperti perkawinan, warisan
dan wakaf, benar-benar sejalan dengan prinsip unifikasi undang-undang
dalam sistem hukum Indonesia. Kedua, apakah
undang-undang tersebut merupakan jubah bagi Piagam Jakarta
yang mewajibkan kaum Muslim untuk menerapkan hukum Islam
(Syarî‘ah). 52
Melihat tanggapan negara (yaitu Menteri Agama Munawir
Syadzali) dan beberapa sarjana Muslim dalam bidang hukum Islam
seperti Ismail Sunny dan M. Daud Ali, bahwa UUPA tidak
50 Untuk paparan yang lebih terperinci mengenai proses historis dan kandungan
kompilasi hukum Islam ini, lihat, “Perjalanan Gagasan Ibn al-Muqaffa’,” Tempo, 10
Agustus 1991, hh. 38-39; “Hukum Islam Made in Indonesia, Panji Masyarakat, 21-
30 September 1992, hh. 22-29.
51 Sekitar kecemasan ini, lihat Franz Magnis Suseno, “Seputar Rencana UU Peradilan
Agama,” Kompas, 16 Juni 1989; “DPR Setujui RUU Peradilan Agama Disahkan
Jadi UU,” Suara Pembaruan, 16 Desember 1989. Lihat juga, “Peradilan
Agama: Kebutuhan atau Kecemasan,” Tempo, 24 Juni 1989, hh. 22-25; “Antara
Apriori dan lapang Dada,” Panji Masyarakat, 1-10 Juli 1989, hh. 18-23.
52 Lihat, “Peradilan Agama: Kebutuhan atau Kecemasan,” Tempo, 24 Juni 1989,
hh. 22-25.
0 — Bahtiar Effendy