Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
sejarah masih menghantui pemilu tahun 1999. Ketidakmampuan
partai-partai Islam untuk mengartikulasikan diri mereka dengan
cara yang berbeda dari partai-partai non-Islam lainnya hanya
memperkuat stigma tersebut. Karena itu, keberadaan partaipartai
politik Islam itu semata akan selalu disamakan dengan ide
tentang negara Islam atau dimasukkannya syariah Islam ke dalam
sistem hukum di negeri ini. Sentimen semacam ini nyaris tidak
pernah hilang, dan kemungkinan akan terus berlanjut dalam perkembangan
politik Indonesia di masa datang. 46
Apabila platform tertulis dari setiap partai politik Islam yang
ada ditelaah, maka di dalamnya nyaris tidak disebutkan mengenai
ide tentang Islam sebagai dasar negara. 47 Selama periode transisi
menuju demokrasi, bahkan tidak ada satu pun partai politik Islam
yang secara terbuka memperlihatkan komitmennya untuk mengganti
Pancasila dengan Islam sebagai dasar negara. Bahkan, ide untuk
memasukkan Piagam Jakarta ke dalam Pasal 29 UUD 1945
hanya muncul setelah keputusan parlemen untuk mengamandemen
UUD 1945 diambil pada Sidang Umum MPR 1999.
Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa
apa yang disebut sebagai “politik ketakutan”, berkenaan dengan
apa yang mungkin diakibatkan oleh Islam politik, telah tertanam
kuat dalam sebagian besar lapisan masyarakat Indonesia. Kegagalan
partai-partai Islam untuk menyadari kenyataan ini dan untuk
46 Mengenai sejumlah esai tentang kekalahan Islam politik, lihat Hamid Basyaib
dan Hamid Abidin (eds.), Mengapa Partai Islam Kalah?: Perjalanan Politik Islam
dari Pra Pemilu sampai Pemilihan Presiden, Jakarta: Alvabet, 1999.
47 Lihat, Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi, dan Program; Arsekal
Salim, Partai Islam dan Relasi Agama-Negara; Musa Kazhim & Alfian Hamzah
(eds.), 5 Partai Islam dalam Timbangan: Analisis dan Prospek; Sahar L. Hassan, Kuat
Sukardiyono, Dadi M.H. Basri (eds.), Memilih Partai Islam: Visi, Misi, dan Persepsi.
— Bahtiar Effendy