Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Tetapi segera menjadi jelas bahwa rezim Orde Baru tidak menghendaki
merehabilitasi Masyumi. Dilaporkan bahwa, dalam upaya
memperkuat perannya sebagai pembela Pancasila dan UUD 1945, pada
Desember 1966 kelompok militer menyatakan bahwa mereka
akan mengambil langkah-langkah tegas menentang siapa saja, dari
kelompok mana saja, dan dari aliran apa saja, yang ingin menyimpang
dari Pancasila dan UUD 1945 seperti yang pernah dilakukan
lewat Pemberontakan Partai Komunis di Madiun, Gestapu, Darul Islam/Tentara
Islam Indonesia [sebuah gerakan Islam fanatik—yang paling
kuat pada 1950-an dan memperoleh basis dukungannya di Jawa
Barat—yang berupaya mendirikan negara Islam dengan kekuatan senjata]
dan Masyumi—Partai Sosialis Indonesia... 164
Bahkan, pada awal 1967, Soeharto sendiri menegaskan bahwa
“militer tidak akan menyetujui rehabilitasi kembali partai [Masyumi]
itu.” 165 Dengan ernyatan-pernyataan tersebut, beberapa kalangan berpendapat
bahwa kemungkinan Masyumi untuk direhabilitasi kembali
sama sekali sudah tertutup. Dan jelas, kalangan militer masih amat
curiga terhadap Islam politik. Dalam hal ini, beberapa kali kontak
senjata antara mereka dengan unsur-unsur politik Islam pada masa
lalu sangat memainkan peran. Seperti dicatat oleh Harold Crouch,
ini terutama amat terasa di kalangan “perwira-perwira yang pernah
terlibat dalam pertempuran bersenjata melawan Darul Islam dan
pemberontakan-pemberontakan regional lain yang dilakukan kaum
Muslim.” Sementara itu, mereka yang “ikut terlibat dalam kampanye
pemerintah pusat melawan PRRI benar-benar merasa pedih dengan
‘pengkhianatan’ Masyumi yang bersimpati, sedikitnya tidak menya-
164Allan Samson, “Islam in Indonesian Politics,” Asian Survey, No. 12, Vol. VII,
Desember 1968, h. 1005.
165Harold Crouch, “Indonesia,” h. 201.
— Islam dan Negara