Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Tidak diragukan lagi, asal-usul sosial-intelektual tersebut di
atas menjadi faktor penting dalam perkembangan posisi intelektual
tokoh-tokoh aliran teologis/religius ini. Pelajaran-pelajaran
tak ternilai yang didapat mereka dari diskursus idealisme dan aktivisme
politik Islam sebelumnya, dikombinasikan dengan pengetahuan
mereka yang luas dan mendalam mengenai Islam klasik
dan kontemporer, telah mendorong mereka untuk memahami Islam
secara lebih kontekstual. Kepedulian intelektual mereka yang
utama adalah bagaimana menghadirkan suatu Islam yang secara
sosiologis kokoh dan cocok dengan kekhasan-kekhasan ruang dan
waktu Indonesia.
Terlepas dari itu, penting untuk dicatat bahwa sumber paling
kritis dari aliran pembaruan teologis/religius ini tampaknya
adalah konteks sosial-politik di mana kecenderungan intelektual
yang khas ini berkembang. 3 Konteks tersebut adalah suatu sistem
politik, yaitu rezim Orde Baru, yang menolak gagasan yang mengaitkan
Islam dan negara secara legalistik dan formalistik. Baik
di bawah kepemimpinan Soekarno maupun Soeharto, negara selalu
tegas menentang gagasan negara Islam atau ideologi Islam.
Di bawah kepemimpinan keduanya, baik dengan cara-cara kekerasan
maupun persuasif, negara terbukti telah relatif berhasil
menjinakkan pengaruh idealisme dan aktivisme Islam politik semacam
itu. 4
3 Analisis yang kurang-lebih sejenis juga dikembangkan oleh R. William Liddle.
Untuk paparan yang lebih lengkap, lihat artikelnya, “Improvising Political Cultural
Change: Three Indonesian Cases,” James Schiller and Barbara-Martin Schiller
(eds.), Indonesian Political Culture: Asking the Right Ouestions, Athens: Center for
Southeast Asian Studies, Ohio University, 1997.
4 Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa kedua tokoh ini sama sekali
tidak anti-Islam sebagai sebuah sistem keagamaan. Pada kenyataannya, selain Muslim,
— Bahtiar Effendy