Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
an yang bersifat organik antara Islam dan negara. 25 Watak negara
Orde Barulah yang mencegah banyak dari kalangan tersebut
untuk menyuarakan dan mengembangkan aspirasi politik Islam
mereka yang lebih sejati.
Sementara hubungan yang tepat antara Islam dan negara tetap
menjadi sebuah isu yang dapat diperdebatkan di kalangan Muslim,
namun tidak demikian halnya dengan karakteristik negara Orde Baru.
Secara umum kaum Muslim percaya bahwa negara Orde Baru pada
dasarnya bersifat hegemonik, menjalankan politik non-kompetitif, serta
tidak menyisakan ruang bagi masyarakat untuk mengungkapkan
tuntutan mereka. Bahkan, Orde Baru dipandang sebagai institusi
yang bersifat ‘represif-developmentalis’. Tatkala pilar-pilar yang
menopang cara Soeharto memerintah runtuh, maka muncul peluang
yang cukup tiba-tiba untuk mengungkapkan aspirasi ideologis
dan politis yang telah lama tersumbat. Seperti banyak praktisi politik
lainnya, kaum Muslim yang aktif secara politik ingin mengekspresikan
ide-ide mereka sendiri yang berbeda dari apa yang diputuskan oleh
negara—sistem politik yang eksklusioner; keberadaan dua partai yang
mandul (PPP dan PDI) dan satu institusi politik korporatis (Golkar);
dan penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas ideologis bagi organisasi-organisasi
sosial-keagamaan dan politik yang ada. Munculnya partai-partai
politik Islam dan dijadikannya Islam—seperti halnya banyak
ideologi lain—sebagai ideologi dan simbol partai seharusnya dipandang
dari perspektif ini. 26
25 Lihat, misalnya, Deliar Noer, Islam dan Pemikiran Politik: Bahasan Kitab
Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran oleh H. Munawir Syadzali
MA, Jakarta: LIPPM, 1990.
26 Lihat, Bahtiar Effendy, “Fenomena Partai Islam,” dalam Bahtiar Effendy,
(Re)politisasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik, h. 205-209.
— Bahtiar Effendy