Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
but yang memutuskan untuk tetap bekerja dalam kerangka pendekatan
politik kepartaian. Secara bertahap, dan khususnya dalam
sepuluh tahun terakhir dan seterusnya, pendekatan politik
kepartaian tersebut menarik perhatian banyak Muslim lain untuk
berbuat hal serupa.
Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan politik kepartaian
tetap dianggap sebagai saluran yang cocok, diskursus Islam politik
dalam wilayah yang khusus ini bukan tidak mengalami perubahan
berarti. Generasi aktivis Muslim yang lebih muda menyadari bahwa,
agar pendekatan politik kepartaian itu bisa berjalan efektif,
diperlukan transformasi mendasar khususnya dalam hal rumusan
agenda (yakni program-program politik yang rasional dan realistis,
bukan yang ideologis dan utopis) serta model afiliasi kepartaian
(yakni aliansi kepada berbagai partai, tidak terbatas hanya kepada
partai Islam yang formal).
Berdasarkan sudut pandang tersebut, selain usaha-usaha mereka
untuk mendefinisikan kembali tujuan-tujuan sosial-politik Islam,
generasi baru intelektual Muslim ini juga mencoba mengembangkan
hubungan politik yang inklusif dan lebih luas dengan
partai-partai politik yang ada. Dalam hal ini, ada orang-orang
yang memilih bekerja di bawah bendera partai politik Islam seperti
PPP (misalnya Mintaredja, Hartono Mardjono, Ridwan Saidi).
Di sisi lain, ada orang-orang yang memutuskan untuk berafiliasi
secara politik dengan partai yang berkuasa, yaitu Golkar
(Akbar Tanjung dan Fahmi Idris). Lebih belakangan lagi, sebagian
bahkan ada yang mulai bergabung dengan PDI—yang merupakan
perpaduan partai Nasionalis, Katolik dan Kristen—dengan
menjadi calon-calonnya pada pemilihan umum 1992 (misalnya
Sugeng Saryadi). Dengan pendekatan baru tersebut, aspirasi-aspi-
— Islam dan Negara