Islam dan Negara - Democracy Project

aKomodaSi Kultural
D e m o c r a c y P r o j e c t
Dalam konteks yang lebih luas, akomodasi kultural negara terhadap
Islam bukanlah fenomena yang baru. Hal itu bahkan
merupakan diskursus yang masih berlangsung, yang diakibatkan
oleh proses akulturasi antara Islam dan berbagai kekhususan ruang
dan waktu Indonesia. Hasil-hasil yang muncul dari perjumpaan
kultural itu amat beragam, sebagian besarnya tergantung kepada
tingkat kemampuan kelompok-kelompok yang terlibat dalam
melakukan rekonsiliasi. Tetapi pada umumnya, akomodasi itu
mencakup dari yang parsial (sinkretis) kepada yang total (murni).
95 Mengingat kenyataan bahwa “Islam telah mengembangkan
dirinya secara amat cepat, dan secara keseluruhan dengan caracara
damai, di sebagian besar kepulauan Nusantara,” 96 maka tidak
berlebihan jika dikatakan bahwa banyak aspek kebudayaan Islam
yang sudah lama relatif terakomodasi.
Salah satu di antara gambaran yang paling mencolok dari
bentuk akomodasi ini, yang seringkali tidak diperhatikan, adalah
diterimanya idiom-idiom Islam dalam perbendaharaan kata instrumen-instrumen
politik dan ideologi negara. Dalam konteks negara
Indonesia pramodern, terutama di tempat-tempat yang diperintah
penguasa Muslim, istilah-istilah seperti “sultan” (penguasa), “kalipatullah”
(wakil Tuhan), atau “sayidin” (tuan), digunakan sebagai
sebutan-sebutan untuk para penguasa kerajaan. 97 Sementara isti-
95 Butir ini diadaptasi dari analisis Benda mengenai proses Islamisasi di berbagai
bagian Indonesia yang berbeda. Lihat, Harry J. Benda, The Crescent and the Rising
Sun.
96 Harry J. Benda, The Crescent and the Rising Sun, h. 11.
97 Raja agung yang memerintah kerajaan Islam di Jawa Tengah bernama Sultan
Agung. Ia mendapat julukan religio-politik “kalipatullah sayidin panatagama” (wakil
Allah, penguasa dan pemimpin agama). Dalam konteks berbeda, isu sejenis juga
0 — Bahtiar Effendy