Islam dan Negara - Democracy Project

BAB IX
D e m o c r a c y P r o j e c t
KESIMPULAN:
MENUJU HUBUNGAN POLITIK YANG INTEGRATIF
ANTARA ISLAM DAN NEGARA
Tetapi yang masih mengusik ialah pertanyaan hendak ke mana Islam
“politik” itu, kalau pertaruhan ideologi tidak ada lagi. Ada berbagai
jawaban yang sudah dilontarkan orang. Dari kalangan cendikiawan
sering kita dengar perlunya Islam meningkat ke taraf ilmiah, filsafat,
atau pemikiran yang besar. Ada juga yang menginginkan Islam hijrah
ke bidang kebudayaan atau terjun ke dalam pembinaan masyarakat,
tanpa harus mempertaruhkan umat dalam politik. Sementara jawaban
itu terdengar tinggi dan mulia, dalam kenyataannya sulit membayangkan
Islam yang sama sekali “absen” dari percaturan politik. Akar Islam
yang mendalam di kalangan massa mau tidak mau akan menimbulkan
semacam “harga politik”. Cukup banyak perantara yang akan mencari
titik temu yang layak antara permintaan dan penawaran.
Di samping itu, selalu ada kelompok yang menginginkan tawaran
yang dekat dan kongkrit. Buat mereka ini, Islam “politik” memang
perlu beralih dari pertaruhan ideologis ke percaturan politik yang lebih
praktis. Karena di depan mereka ini terbentang peluang untuk membawa
Islam ke dalam power politics. Di sanalah Islam “politik” hendak
mencari formatnya yang baru.
— —
—Aswab Mahasin 1
1 Aswab Mahasin, “Islam ‘Politik’,” Tempo, 2 November 1992, h. 96.