Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
yang marjinal dan terbelakang. Sebaliknya, mereka mewakili sebuah
kelompok sosial-politik baru dengan aspirasi-aspirasi tertentu,
dan dengan banyak keahlian baru yang membutuhkan upayaupaya
struktural guna menyalurkan kepentingan mereka. 11
Kedua, praktis kelompok intelektual Muslim baru itulah yang
telah mencoba membentuk format baru Islam politik di Indonesia.
Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu,
mereka tidak mendukung gagasan mengenai kaitan formalistik
antara Islam dan negara, tidak mendesakkan terbentuknya sebuah
negara Islam, dan tidak lagi menganggap politik partisan—
dengan parlemen sebagai satu-satunya wilayah bermain—sebagai
satu-satunya pendekatan politik. Sebaliknya, mereka menganggap
bahwa tujuan utama mereka adalah membangun sebuah negara
yang adil, partisipatif dan egaliter, yang harus diperjuangkan tidak
hanya melalui partai-partai Islam, melainkan juga lewat birokrasi,
organisasi-organisasi non-pemerintah, dan bahkan partai yang
berkuasa (Golkar). 12
Semua itu telah mengurangi kecurigaan negara terhadap Islam
politik. Dan pada gilirannya, hal itu telah mendorong negara
untuk menyediakan mekanisme struktural yang niscaya untuk
memungkinkan kelompok Muslim mengekspresikan dan mencapai
kepentingan mereka. Demikianlah, meski lingkupnya masih
terbatas, sejak 1970-an kita menyaksikan akomodasi birokrasi
terhadap sejumlah intelektual Muslim seperti Sularso, Bintoro
Tjokroamidjojo, Barli Halim, Bustanil Arifin, Madjid Ibrahim,
11 Lihat, “Setelah Boom Sarjana Muslim,” Tempo, 8 Desember 1990, hh. 34-37.
Lihat juga Ridwan Saidi, “Cendekiawan Muslim dan Struktur Politik,” Kompas, 8
Desember I990.
12 Lihat pembahasan dalam bab IV, V dan VI.
— Bahtiar Effendy