Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
universal Islam (rahmah lî al-‘âlamîn). 8 Karena itu, bagi beberapa
pemikir Muslim seperti Nurcholish Madjid, gagasan mengenai
negara Islam atau ideologi Islam, seperti yang pernah diusulkan
dengan gigih oleh para pemimpin dan aktivis Islam politik terdahulu,
hanyalah “suatu bentuk kecenderungan apologetik.” Lebih
khusus lagi, itu mencerminkan apologia terhadap (1) posisi
dominan ideologi-ideologi Barat seperti demokrasi liberal, sosialisme,
dan kapitalisme; dan (2) kecenderungan legalistik banyak
kaum Muslim dalam pemahaman mereka terhadap ajaran-ajaran
Islam. 9
Demikian juga, mereka tidak melihat cukup bukti bahwa tradisi
Nabi Muhammad (Sunnah) membicarakan persoalan negara
atau politik secara lebih lengkap. Dalam pandangan mereka, Sunnah—
sebagaimana al-Qur’ân—tidak merumuskan model terperinci
mengenai bagaimana sebuah negara harus dikelola. Bahkan,
menurut mereka, Nabi Muhammad sendiri tidak memberi petunjuk
yang jelas bahwa apa yang telah beliau bangun di Madinah
adalah sebuah lembaga politik yang bisa disebut negara.
Sudut pandang itu, seperti tercermin dalam tulisan-tulisan—
untuk hanya menyebut sebagian dari mereka—Nurcholish Madjid,
Harun Nasution, Abdurrahman Wahid dan Munawir Syadzali,
sebagian disimpulkan dari kenyataan bahwa, pada masa-masa
awal sejarah politik Islam, tidak terdapat suatu mekanisme yang
jelas mengenai suksesi kepemimpinan dan peralihan kekuasaan/
8 Nurcholish Madjid, “Khilafah dan Perkembangannya,” Nuansa, Desember
1984, h. 31. Lihat juga galeri pendapat dalam “Islam Punya Konsep Kenegaraan?”
Tempo, 29 Desember 1984, h. 17.
9 Nurcholish Madjid, “Menyegarkan Paham Keagamaan di Kalangan Ummat
Islam,” dimuat dalam kumpulan tulisannya Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan,
Bandung: Mizan, 1987, hh. 253-256.
— Islam dan Negara