Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Analisisnya mencoba mempertanyakan validitas tesis bahwa “Islam
yang berada di luar kekuasaan adalah Islam yang tidak lengkap,”
atau bahwa “kaum Muslim yang tidak terus-menerus mengupayakan
perealisasian negara Islam adalah kaum Muslim yang
tidak berbuat yang sesungguhnya demi Islam.” Dengan kata lain,
teorinya adalah upaya untuk meneliti kembali kaitan doktrinal
yang formal antara Islam dan politik dan Islam dan negara.
Kelompok Muslim militan mungkin menganut pandangan bahwa
Islam dan politik tidak dapat dipisahkan, karena mereka percaya
bahwa Islam yang berada di luar kekuasaan adalah Islam yang
tidak lengkap. “Tetapi,” tanya Emmerson secara retoris, “apakah
seorang sarjana harus juga demikian?” 54
Jika diletakkan dalam perspektif historis dan empirisnya di Indonesia,
maka perumusan teori ini tampaknya dilandaskan kepada upaya-upaya
kaum Muslim—setelah tahun-tahun kekalahan politis pada
sedikitnya lima bidang: konstitusi, fisik, pemilihan umum, birokrasi,
dan simbol 55 —untuk “mengerahkan kembali energi mereka dalam
rangka menghidupkan sisi non-politis dari agama mereka.” 56 Pengorientasian
kembali energi politik kaum Muslim ke dalam kegiatan-kegiatan
non-politis, demikian asumsi teori ini, bisa jadi
mewakili skenario sadar untuk “beralih ke dalam, menghindar
dari perseteruan politik dengan kalangan lain dan sesama rekan
(eds.), Change and the Muslim World, Syracuse: Syracuse University Press, 1981,
hh. 159-168. Elaborasi lebih jauh atas pendekatan semacam ini dapat ditemukan
dalam tulisannya, “Islam and Regime in Indonesia: Who’s Coopting Whom?”
makalah disampaikan dalam pertemuan tahunan American Political Science Association,
Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, 31 Agustus 1989.
54 Kutipan-kutipan diambil dari tulisannya “Islam and Regime in Indonesia,” h. 3.
55 Donald K. Emmerson, “Islam and Regime in Indonesia,” hh. 4-15.
56 Donald K. Emmerson, “Islam and Regime in Indonesia,” h. 20.
0 — Bahtiar Effendy