Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
ya-upaya untuk membangun landasan yang mutlak bagi perwujudan
sistem pemerintahan yang relatif inklusif, yang merupakan
salah satu tujuan utama generasi baru pemikir dan aktivis politik
Islam, masih harus diperjuangkan dalam bentuk yang lebih substansial.
Mengingat fokus utama studi ini, yang justru lebih relevan
adalah pandangan Abdurrahman Wahid yang bernada memberi
peringatan. Ini terutama berkaitan dengan pertanyaan: akan mengarah
ke manakah politik akomodasi yang kini berlangsung? Juga,
apakah politik akomodasi itu mencerminkan peralihan ke arah
sektarianisme yang lebih besar atau integrasi yang lebih luas?
Dalam kasus ini, Abdurrahman Wahid, hampir sendirian, berdiri
pada pusat kontroversi. Ketua Umum NU itu tampil sebagai
pengritik paling lantang terhadap politik akomodasi. Pada dasarnya
ia menganggap fenomena akomodasi cenderung mengarah
kepada sektarianisme dan eksklusivisme. Ia percaya bahwa, terlepas
dari beberapa terobosan penting yang dilakukan oleh komunitas
Muslim terutama para pemikir dan aktivisnya, dalam konfigurasi
sosial-ekonomi dan politik babak belakangan dari pemerintahan
Orde Baru, ada indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa
mereka tetap ingin mendominasi diskursus kekuasaan di kepulauan
Nusantara. Dengan berbuat demikian, mereka mengabaikan
kenyataan bahwa Indonesia terdiri dari kelompok-kelompok sosial-keagamaan
dan politik yang berbeda-beda. Sejalan dengan itu,
ia juga menunjukkan bahwa ada beberapa isyarat yang mengindikasikan
tumbuhnya kepentingan sebagian Muslim untuk mengibarkan
“bendera Islam” di pekarangan negerinya sendiri. 119
30-31.
119 Lihat, “1991: Umat Islam masih Ruwet,” Tempo, 29 Desember 1990, hh.
— Islam dan Negara