Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
lah-masalah agama] yang berlebihan juga bakal merapuhkan integritas
bangsa. ... Indonesia bukanlah negara teokratis ..., sehingga pemerintah
yang berkuasa harus mempunyai batas yang jelas dalam menyelenggarakan
dan melindungi kehidupan beragama. Arti demokrasi yang
paling esensi adalah melindungi dan membela hak-hak minoritas. ...
Jika kemudian karena beberapa hal tertentu negara atau pemerintah
lebih mementingkan satu agama saja, atau hanya mengambil kebenaran
dari satu sisi agama saja, itu berarti negara cenderung mengarah
kepada sektarianisme. 121
Menurut Abdurrahman Wahid, kepedulian terhadap kemungkinan
saling pengaruh politik antara Islam dan negara itulah,
yang memiliki potensi untuk menimbulkan sektarianisme dan
eksklusivisme, yang menyebabkannya mengambil sikap kritis semacam
itu. Dalam konteks ini, lebih dari yang lainnya, inisiatifnya
untuk membentuk Forum Demokrasi pada Maret 1991, yang
benar-benar mencakup hampir semua “unsur nasional”, dimaksudkan
sebagai tanggapan simbolik terhadap apa yang dianggapnya
sebagai sektarianisme negara di atas. 122
Namun demikian, persoalannya masih tetap apakah benar
politik akomodasi di atas mencerminkan kecenderungan ke arah
sektarianisme atau eksklusivisme? Di atas permukaan, dilihat dari
hiruk-pikuk yang disebabkannya, khususnya berkenaan dengan
situasi sosial-politik di mana fenomena itu berkembang, politik
akomodasi tampaknya cenderung membenarkan penilaian Abdur-
121 Lihat, “Demokrasinya Gus Dur,” Panji Masyarakat, 1-10 Mei 1991, h. 25.
Garis miring dari saya.
122 Apa yang saya maksud dengan “unsur-unsur nasional” adalah bahwa forum
itu mencakup (meskipun sama sekali tidak berarti mewakili) tokoh-tokoh Muslim,
Katolik, dan Kristen. Untuk paparan lebih lengkap, lihat “Demokrasi versi Mufakat
Cibereum,” Tempo, 13 April 1991, hh. 18-27.
— Islam dan Negara