Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Islam, bukan kelompok-kelompok nasionalis, apalagi [kelompok
aristokrat] priayi.” 74 Konsesi-konsesi di atas mencakup (1) pembukaan
Kantor Urusan Agama (Shumubu); (2) pendirian Majlis Syura
Muslimin Indonesia (Masyumi); dan (3) pembentukan Hizbullah,
organisasi militer untuk para pemuda Muslim. 75
Hingga tingkat tertentu, Kantor Urusan Agama menyerupai
Kantor Urusan Pribumi pemerintahan Hindia Belanda. Perbedaan
utamanya terletak pada kenyataan bahwa Kantor Urusan Agama
dipercayakan pelaksanaannya kepada kaum Muslim. Mengingat
situasi saat itu, tampak bahwa posisi kepemimpinan ini memainkan
peran yang besar, khususnya dalam “mendatangkan pengaruh
lebih besar [kepada para pemimpin Islam] dalam masalah-masalah
yang berkaitan dengan Islam di Jawa.” 76
Secara keseluruhan, tampaknya bijaksana jika dikatakan bahwa
masa pendudukan Jepang benar-benar telah memperkuat posisi
kelompok-kelompok Islam. Dalam tingkat yang lebih konkret,
masa itu telah memberikan lebih banyak pengalaman kelembagaan
kepada para pemimpin Islam berkaitan dengan pengaturan
masalah-masalah keagamaan Islam. Ketika memperbandingkan
situasi Islam pada dua periode kolonialisme yang berbeda (di bawah
Belanda dan Jepang), Abikusno Tjokrosujoso menyebutkan
bahwa,
kebijakan Belanda telah menjadikan Islam lemah. Islam tidak memiliki
pegawai-pegawai keagamaan yang terlatih di masjid-masjid atau
pengadilan-pengadilan Islam. Belanda menjalankan kebijakan yang
74 Harry J. Benda, The Crescent and the Rising Sun, h. 201.
75 B.J. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia, The Hague: Martinus
Nijhoff, 1971, h. 9.
76 Harry J. Benda, The Crescent and the Rising Sun, h. 202.
— Islam dan Negara