Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Pertama, kenyataan bahwa idealisme dan aktivisme Islam politik
telah berubah dari formalisme-legal ke substansialisme, dan
bahwa negara telah memberi tanggapan positif atasnya, tidak sepenuhnya
berhasil mengatasi masalah hubungan politik antara Islam
dan negara. Dengan kata lain, terlepas dari tanda-tanda yang
menggembirakan, perkembangan itu tidak menunjukkan model
yang jelas mengenai bagaimanakah Islam (dan agama-agama lain
seperti Katolik, Protestan, Hindu dan Budha) dan negara Indonesia
seharusnya menjalin hubungan yang saling menguntungkan
satu sama lain.
Alasan yang mungkin dapat menjelaskan hal itu adalah, hubungan
baru yang kini berlangsung hanya berputar pada penampilannya
yang ad hoc. Berbagai masalah muncul dan dicoba diatasi,
tanpa pertama-tama dibahas secara tuntas dan sistematis terlebih
dahulu oleh para elite negara. Karena itu, rasanya aman jika
disimpulkan bahwa apa yang sesungguhnya terjadi pada dasarnya
adalah saling pengaruh yang spontan antara Islam dan negara, di
mana transformasi intelektual gagasan dan praktik politik Islam
berjalan seiring dengan keinginan negara untuk menerapkan sejumlah
kebijakan yang dipandang mendukung berbagai kepentingan
kaum Muslim. Dengan kata lain, tidak ada “kesepakatan
yang dinegosiasikan” (negotiated settlement) di antara para elite religio-politik
bangsa ini untuk memutuskan bagaimanakah sebaiknya
agama berhubungan dengan negara.
Dengan tidak adanya rumusan yang diterima secara nasional
mengenai bagaimana hubungan politik yang pas antara agama
dan negara, maka sulit bagi siapa pun juga untuk menaksir bagaimanakah
kira-kira masa depan hubungan antara Islam dan negara
di Indonesia. Ini cenderung melahirkan mitos dan spekulasi me-
— Islam dan Negara