Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
diterapkan kepada seluruh warga negara Indonesia. 155 Karena alasan-alasan
tersebut, ketika menanggapi pernyataan Mohammad
Natsir mengenai posisi Islam vis-a-vis Pancasila, Arnold Mononutu
menyatakan:
Dari ideologi Pancasila ke Negara Indonesia berdasar agama Islam,
bagi umat Kristen adalah ibarat: melompat dari bumi, yang tenang
dan sentosa untuk menjalankan agamanya sebagai manusia Indonesia
yang volwaardig, ke ruang kosong vacum, tak bernyawa. 156
Dengan pendirian yang mutlak-mutlakan tersebut, masuk akal
jika kompromi sulit ditemukan. Bahkan ketika kelompok Islam
mundur dari tuntutan mereka yang awal untuk menjadikan Islam
sebagai dasar negara dan hanya menuntut penegasan kembali Piagam
Jakarta, konflik tersebut telah terlanjur menyebabkan macetnya
sidang-sidang Majelis Konstituante. Dilihat dari perolehan suara
mereka dalam pemilih umum, tidak satu pun partai yang memiliki
suara yang diperlukan (yakni mayoritas 2/3 suara) untuk menggolkan
preferensi-preferensi ideologis mereka. 157 Sementara itu, usul pemerintah
untuk kembali ke UUD 1945 tidak mendapat dukungan
yang diperlukan. 158 Semua perkembangan di atas mengakibatkan
155 Lihat, misalnya, pidato yang disampaikan Karkono Partokusumo dalam
Majelis Konstituante. Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante,
Volume I, h. 99.
156 Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante, Volume II, h.
352.
157 Majelis Konstituante melaksanakan voting mengenai Piagam Jakarta sebanyak
dua kali. Hasilnya adalah: 268 lawan 210 dan 265 lawan 201 menolak Piagam
Jakarta. Lihat, B.J. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia, h. 98.
158 Hasil akhir tiga kali voting adalah: 269, 264 dan 263 mendukung, dan 199,
204, dan 203 menentang kembali ke UUD 1945. B.J. Boland, The Struggle of Islam
in Modern Indonesia, h. 99; Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional, h. 270.
— Bahtiar Effendy