Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
seorang sahabat terdekatnya, menjadi khalifah pertama melalui
pemilihan terbatas; ‘Umar ibn al-Khaththâb, khalifah kedua, ditunjuk
oleh Abû Bakr untuk menggantikannya; ‘Utsmân ibn ‘Affân
diangkat sebagai khalifah ketiga oleh sebuah panitia yang dibentuk
atas perintah eksekutif ‘Umar; dan ‘Alî ibn Abî Thâlib menjadi khalifah
keempat lewat suatu bentuk pemilihan yang berbeda. 12
Oleh karena itu, bagi sebagian pendukung intelektualisme Islam
baru seperti Abdurrahman Wahid, tidak adanya mekanisme
tunggal bagi penyelenggaraan suksesi kemimpinan dan peralihan
kekuasaan/wewenang mengindikasikan bahwa Nabi Muhammad
tidak dengan sengaja mencita-citakan pembentukan sebuah negara
Islam. Dalam salah satu kolomnya, ia bertanya secara retoris:
Kalau memang Nabi menghendaki berdirinya sebuah “negara Islam”,
mustahil masalah suksesi kepemimpinan dan peralihan kekuasaan tidak
dirumuskan secara formal. Nabi cuma memerintahkan “bermusyawarahlah
kalian dalam persoalan”. Masalah seperti itu bukannya
dilembagakan secara konkrit, melainkan dicukupkan dengan sebuah
diktum saja, yaitu “masalah mereka (haruslah) dimusyawarahkan antara
mereka”. Mana ada negara dengan bentuk seperti itu? 13
Terlepas dari tidak adanya suatu konstruk konseptual yang jelas,
para penganjur inteletualisme Islam baru itu menemukan bahwa
baik al-Qur’ân maupun Sunnah benar-benar menyediakan seperangkat
prinsip-prinsip etis yang relevan dengan cara mengatur negara
dan mekanisme pemerintahannya. Mereka menunjukkan bahwa
12 Lihat Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara, hh. 21-28. Lihat juga “Kita
ini Kurang Berani,” Tempo, 20 Oktober 1990, hh. 96-97.
13 Abdurrahman Wahid, “Islam: Punyakah Konsep Kenegaraan?” Tempo, 26
Maret 1983.
— Islam dan Negara