Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
dirikan negara yang didasarkan atas Islam, beberapa wilayah yang
penduduknya bukan Muslim, seperti Maluku, Bali, Flores, Timor,
Kepulauan Kai, dan Sulawesi, akan melepaskan diri. Dan Irian
Barat, yang belum menjadi bagian dari wilayah Indonesia, akan
tidak mau menjadi bagian dari Republik.” 134
Yang terutama jengkel terhadap pidato Soekarno itu adalah
kelompok Islam. Mereka menganggap, langkah itu tidak demokratis
dan tidak konstitusional. Dalam pandangan mereka, Soekarno
“telah melampaui batas-batas konstitusionalnya, bahwa pidatonya
itu telah menyebarkan bibit-bibit separatisme, dan itu
memperlihatkan pemihakan kepala negara kepada kelompok-kelompok
yang menentang ideologi Islam.” 135 Dengan kata lain,
“...Presiden Soekarno, sebagai pembela sejati Pancasila... tampil
sebagai jurubicara satu kelompok yang tengah menghimpun dukungan,
dan tidak memposisikan diri sebagai kepala negara yang
tidak berpihak.” 136
Sementara itu, kalangan PNI mendukung pidato Soekarno. Mereka
menganggap, langkah Presiden Soekarno itu didasarkan kepada
“hak prerogatifnya sebagai seorang pemimpin revolusi, pemberi arah
bagi seluruh rakyat, juga sebagai kepala negara yang konstitusional.” 137
Dalam pandangan mereka, pidato di atas seharusnya dilihat sebagai
upaya untuk memelihara persatuan Indonesia, untuk mencegah upaya
134 Antara, 29 Januari 1953. Dikutip dari Herbert Feith, The Decline of Constitutional
Democracy in Indonesia, h. 281. Lihat juga Deliar Noer, Partai Islam di Pentas
Nasional, hh. 264-265.
135 Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, hh. 281-
282.
136 Herbert Feith, “Dynamics of Guided Democracy,” Ruth McVey (ed.), Indonesia,
New Haven: Southeast Asia Sindies, Yale University, by arrangement with Human
Relations Area Files Press, 1963, h. 317.
137 Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, h. 282.
0 — Bahtiar Effendy