Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
dalam diri seseorang benih-benih kecintaan kepada masyarakatnya.
[Hal itu] secara inheren sudah ada dalam watak manusia...” 48
Pada awal 1940-an, polemik-polemik di atas berkembang
jauh melampaui masalah nasionalisme. Polemik-polemik itu menyentuh
masalah yang lebih penting, yakni: hubungan politik
antara Islam dan negara. Dalam periode ini, tidaklah berlebihan
jika dikatakan bahwa tidak ada tokoh yang begitu sering terlibat
dalam berbagai perdebatan kecuali Soekarno dan Natsir.
Dari tulisan-tulisan awalnya mengenai Islam, yang diterbitkan
dalam jurnal Pandji Islam yang berbasis di Medan pada 1940,
kita tahu bahwa Soekarno pada dasarnya mendukung pemisahan
Islam dari negara. 49 Meskipun demikian, ia tidak menyatakan
bahwa sama sekali tidak boleh ada hubungan apa pun antara kedua
wilayah religio-politik ini. Dapat dipastikan, ia tegas menentang
gagasan mengenai hubungan formal-legal antara Islam dan
negara, khususnya dalam sebuah negara yang tidak semua penduduknya
menganut agama Islam. Baginya, model hubungan semacam
itu hanya akan menimbulkan perasaan didiskriminasikan,
khususnya dalam pandangan masyarakat-masyarakat non-Muslim
di negara tersebut. Dalam esainya berjudul “Saya Kurang Dinamis,”
ia menulis:
Maka realitet itu menunjukkanlah kepada kita bahwa asas persatuan
agama dan negara itu bagi penduduknya yang tidak bulat 100-% se-
48 Deliar Noer, The Modernist Muslim Movement in Indonesia, h. 246.
49 Di antara tulisan-tulisannya, yang termasuk relevan adalah: “Memudakan Pengertian
Islam”; “Apa Sebab Turki Memisah Agama dari Negara?”; “Saya Kurang
Dinamis”; “Masyarakat Onta dan Masyarakat Kapal Udara”; “Islam Sontolojo”. Dicetak
ulang dalam Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi, Vol. I, Jakarta: Panitia Penerbitan
Dibawah Bendera Revolusi, 1964, hh. 369-500.
— Islam dan Negara