Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Dengan tidak adanya rumusan atau formula yang dapat diterima
secara nasional itu, maka sulit bagi kita untuk menaksir
akan seperti apakah masa depan saling pengaruh politik antara Islam
dan negara. Dalam situasi ini, isu itu tetap masih merupakan
teka-teki besar, dan cenderung menciptakan mitos dan spekulasi
mengenai duduk perkara yang sesungguhnya dan kemungkinan
akibat-akibatnya di masa depan.
Dalam kerangka analisis inilah posisi Abdurrahman Wahid
dapat lebih dipahami secara bermakna. Dilihat dari keseluruhan
spektrum pemikiran religio-politiknya, apa yang lebih-lebih
ia khawatirkan bukanlah bentuk-bentuk material akomodasi negara
terhadap Islam, 130 melainkan ketidakpastian saling pengaruh
religio-politik yang diakibatkannya di masa depan. Inilah yang
tampaknya mendorong Abdurrahman mengambil sikap kritis semacam
itu terhadap seluruh diskursus politik akomodasi. 131 Dalam
situasi seperti ini, “ketakutan terhadap yang tak dikenal”,
130 Dalam sebuah wawancara, ia secara terbuka mengecilkan arti beberapa bentuk
akomodasi, misalnya pengesahan RUUPA dan pengajaran bahasa Arab lewat
jaringan televisi. Lihat, “Gus Dur, Islam, dan Demokrasi,” Tempo, 28 September
1991, h. 39.
131 Beberapa kalangan bahkan menyatakan bahwa ada faktor personal yang terlibat
di sini. Menyusul tumbuhnya generasi baru pemikir dan aktivis Muslim, Islam
di Indonesia seringkali dipahami dalam kerangka bipolar antara “tradisionalisme”
dan “modernisme”. Dengan tumbuhnya intelektualisme baru pada 1970-an, perspektif
dikotomis ini seringkali dipandang sudah tidak memadai lagi. Meskipun demikian,
ini benar hanya dalam pengertian “intelektual”-nya, bukan dalam pengertian
“organi-sasional”-nya. Meskipun ada sejumlah kegiatan yang melibatkan kedua
kelompok besar itu bersama-sama pada 1970-an dan 1980-an, sentimen-sentimen
“keorganisasian” keduanya tetaplah tidak hilang. Dalam konteks ini, Abdurrahman
Wahid dilaporkan telah ditinggalkan dan tidak lagi diajak dalam penyelenggaraan
beberapa kegiatan yang dipelopori oleh rekan-rekannya yang “modernis” (misalnya
pembentukan Paramadina, pembentukan FKPI, dan lainnya). Bahkan, ia juga tidak
diikutsertakan dalam proses pembentukan ICMI, yang seringkali dianggap sebagai
— Bahtiar Effendy