Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
kaitan. 150 Karenanya, mereka menolak gagasan Pancasila sebagai
dasar negara. Untuk menyuarakan penolakan tersebut, Mohammad
Natsir menyatakan:
Bagi kami, Pancasila sebagai dasar filsafat negara itu tidak jelas dan tidak
menyatakan apa-apa kepada jiwa masyarakat Muslim yang sudah
memiliki ideologi yang pasti, jelas dan lengkap, sesuatu yang terpancar
dalam lubuk hati rakyat Indonesia sebagai ilham yang hidup dan
sumber kekuatan, yakni Islam. Bagi kaum Muslim, mengganti Islam
dengan Pancasila sama saja artinya dengan lompat dari bumi yang kokoh
ini ke ruang hampa, ke dalam suatu kekosongan. 151
Tanggapan para pendukung Pancasila tidak kurang antagonisnya.
Sejalan dengan cara penalaran mereka yang lebih awal, tokoh-tokoh
seperti Roeslan Abdulgani, seorang Muslim dengan orientasi ideologis-politis
nasionalis, menolak pandangan bahwa Pancasila merupakan
konsep yang netral, apalagi ideologi sekular. Kenyataan bahwa
Pancasila mengandung sila seperti “Ketuhanan Yang Maha Esa,” dan
bahwa negara terdiri dari badan-badan yang mengurus masalah-masalah
yang berhubungan dengan agama (yakni Departemen Agama)
merupakan indikasi kuat bahwa Indonesia tidak didasarkan kepada
ideologi sekular. Yang lebih penting lagi, ia percaya bahwa
150 Lihat Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante, Volume
I, hh. 113-129 dan 365. Lihat juga Mohammad Natsir, Islam sebagai dasar Negara,
Bandung: Pimpinan Fraksi Masyumi dalam Konstituante, 1957.
151 Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante, Volume III,
Bandung: tanpa nama penerbit, 1958. Dikutip dari Herbert Feith and Lance Castles
(eds.), Indonesian Political Thinking 1945-1965, Ithaca and London: Cornell University
Press, 1970, h. 219.
— Bahtiar Effendy