Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
dalam politik partisan dengan parlemen sebagai arena perjuangan
yang utama. Melainkan, Islam politik dalam format baru itu
memperluas dan meragamkan mekanisme politiknya yang mencakup
berbagai organisasi non-pemerintah seperti NU, Muhammadiyah,
dan banyak lagi organisasi swasta lainnya. Lebih dari itu,
mereka juga ikut bermain dalam partai Golkar yang berkuasa dan
partai-partai politik lainnya.
Sejak akhir 1980-an, pendekatan yang lebih integratif ini telah
menunjukkan tanda-tanda keberhasilannya yang menggembirakan.
Islam politik tampaknya telah menemukan jalan masuk
untuk mengintegrasikan dirinya ke dalam diskursus politik nasional
Indonesia. Lebih dari itu, juga tampak berbagai indikasi yang
menunjukkan bahwa negara mulai melihat Islam politik tidak lagi
sebagai kekuatan yang mengancam, melainkan sebagai kekuatan
yang melengkapi dalam pembangunan nasional Indonesia.
Bukti yang memperlihatkan perkembangan baru ini adalah
sikap negara yang mulai tampak ramah terhadap Islam, yang
ditandai oleh diterapkannya kebijakan-kebijakan tertentu yang
dipandang sejalan dengan kepentingan sosial-ekonomi, kultural
dan politik kaum Muslim. Termasuk ke dalam langkah-langkah
akomodatif ini adalah disahkannya Undang-Undang Pendidikan
Nasional (UUPN) yang mewajibkan diselenggarakannya pelajaran
agama pada semua tingkat pendidikan baik negeri maupun swasta
(1988), disahkannya Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA)
yang memperkuat posisi pengadilan-pengadilan agama dalam menyelesaikan
perkara perkawinan, perceraian, rujuk, warisan dan wakaf
(1989), pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia
(ICMI) yang makin memperlebar jalan masuk struktural bagi
kaum Muslim untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan (1990),
— Islam dan Negara