Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
huru-hara brutal dalam kampanye pemilihan umum 1982 (sebagaimana
tampak dalam peristiwa Lapangan Banteng), 191 menyebabkan
pemerintah menerapkan kebijakan Pancasila sebagai asas tunggal bagi
seluruh organisasi politik (Golkar, PPP dan PDI) yang ada. Dalam
pidato tahunannya di depan DPR, 16 Agustus 1982, Presiden Soeharto
menegaskan bahwa “seluruh kekuatan sosial dan politik harus menyatakan
bahwa dasar ideologi mereka satu-satunya adalah Pancasila.” 192
Terpojokkan oleh desakan ideologis ini, baik PPP maupun
PDI pada dasarnya tidak punya pilihan lain kecuali menerima
Pancasila sebagai dasar ideologi mereka. Dalam kongresnya pada
Agustus 1984, PPP mengganti Islam dengan Pancasila sebagai
dasar ideologi mereka. Sebelum pemilihan umum 1987, partai
itu juga mengubah simbolnya, dari Ka’bah (merujuk ke tanah
suci Mekkah, kiblat sembahyang kaum Muslim) menjadi bintang
(salah satu simbol Pancasila). 193
Setelah merasa pasti bahwa organisasi-organisasi politik yang
ada mematuhi keinginan mereka untuk menerapkan Pancasila sebagai
asas tunggal, rezim Orde Baru menekan semua organisasi
kemahasiswaan dan organisasi sosial-kegamaan untuk mengambil
langkah serupa. Ketika undang-undang keormasan dikeluarkan
pada 1985, organisasi-organisasi kemahasiswaan dan sosial-kegamaan
Islam seperti—hanya untuk menyebut beberapa nama—
191 Peristiwa Lapangan Banteng merujuk kepada kampanye Golkar yang ricuh
pada 18 Maret 1982 di Jakarta. Di situ terjadi bentrok fisik yang keras antara para
pendukung PPP dan Golkar. Untuk paparan yang lebih jauh, lihat misalnya edisiedisi
Tempo berikut ini: 27 Maret, 3 April, dan 10 April 1983.
192 Lihat, Presiden Soeharto, Amanat Kenegaraan IV 1982-1985, Jakarta: Inti
Idayu Press, 1985, h. 11.
193 Lihat, M. Natsir Tamara, “Sejarah Politik Islam Orde Baru,” Prisma, No. 51,
1988, h. 49.
— Islam dan Negara