Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Berkat partisipasi langsung generasi yang lebih muda tersebut,
sejak kongres nasionalnya pada akhir 1990, makin tampak
jelas bahwa Muhammadiyah menunjukkan kepeduliannya yang
lebih besar kepada masalah-masalah sosial-ekonomi yang lebih
luas di Indonesia. Dalam hal ini, meskipun kurang ambisisus dibanding
NU, Muhammadiyah juga mendirikan lembaga-lembaga
keuangan yang menyediakan kredit berskala kecil dan menengah
seperti BPR. Selain itu, bekerjasama dengan beberapa perusahaan
dagang Cina (misalnya Matahari Group; Hero Supermarket dan
Lippo Group), Muhammadiyah juga menyelenggarakan program
magang dan pelatihan bagi para anggotanya untuk meningkatkan
ketrampilan teknis dan manajerial dalam kegiatan-kegiatan bisnis
dan perdagangan. 35
Pada saat yang sama, MUI juga tampak memperlihatkan kepedulian
sejenis. Dengan partisipasi aktif banyak intelektual muda
Muslim seperti Adi Sasono, Amin Aziz dan Quraish Shihab dalam
kepemimpinan nasionalnya, secara langsung atau tidak, pada
tahun-tahun belakangan organisasi tersebut telah menjalankan
berbagai upaya untuk membuat fungsinya secara sosial-politik lebih
beragam. Sehingga, selain tetap menjadi salah satu organisasi
terpenting untuk mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai berbagai
masalah sosial-ekonomi dan politik, 36 MUI juga berperan sebagai
35 Lihat, “Konglomerat tanpa Dasi,” Tempo, 15 Desember 1990, hh. 33-34. Untuk
pandangan kritis mengenai sudut pandang ini, lihat “Kerjasama Ormas Islam
dan Konglomerat: Siapa yang Untung?” Panji Masyarakat, 21-31 Oktober 1991,
hh. 17-24.
36 Fatwa-fatwa MUI dipandang bersifat tidak mengikat. Secara umum, fatwafatwa
tersebut berfungsi sebagai petunjuk yang bermanfaat. Meskipun demikian,
penerapan fatwa-fatwa tersebut sangat tergantung kepada kecenderungan religius
seseorang. Untuk kajian yang baik mengenai fatwa-fatwa MUI, lihat M. Atho
Mudzhar, “Fatwas of the Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal
— Bahtiar Effendy