Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
PSII, kelompok Islam hanya memperoleh 54 kursi (23%). Kedua,
dalam beberapa kesempatan, Masyumi diminta untuk membentuk
dan memimpin kabinet. Dari tujuh kabinet yang berjalan di bawah
sistem demokrasi konstitusional (1950-1957), tiga kabinet dipercayakan
kepemimpinannya kepada Masyumi (Kabinet Natsir pada 1950-
1951; Kabinet Sukiman pada 1951-1952; dan Kabinet Burhanuddin
Harahap pada 1955-1956). Selain itu, ketika Partai Nasionalis Indonesia
(PNI) diberi mandat untuk membentuk pemerintahan, baik
Masyumi maupun NU (yang memisahkan diri dari Masyumi dan
menjadi organisasi politik tersendiri pada 1952), berperan sebagai pasangan
koalisi yang utama. Terakhir, hasil pemilihan umum pertama
yang diselenggarakan pada September 1955 menunjukkan, kelompok
Islam (kali ini terdiri dari Masyumi, NU, PSII, dan Perti) menguasai
114 dari 257 kursi (43,5% suara) dalam parlemen. Walaupun hasil
akhir tersebut jelas jauh di bawah perkiraan Sjahrir, namun itu telah
menggandakan wakil kelompok Islam dalam parlemen. 106
Kenyataan ini, ditambah dengan tidak adanya kontroversikontroversi
ideologis yang terbuka, boleh jadi turut menyebabkan
berlangsungnya hubungan politik yang relatif harmonis antara
kedua payung religio-politik besar ini selama tahun-tahun pertama
politik Indonesia pascarevolusi (1950-1953). Kritik terangterangan
terhadap Pancasila oleh para pemimpin dan aktivis politik
Islam jarang terjadi. 107 Bahkan Mohammad Natsir menyatakan
bahwa—karena dimasukkannya prinsip “Percaya kepada Tuhan”
106 Lihat, Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia,
hh. 122-128, 145-155, dan 434-435.
107 Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, h. 284.
0 — Islam dan Negara