Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
mana yang harus diambil dan diikuti, bagaiamana ia diterapkan,
dan seterusnya.
Menurut Aswar Hassan, sekretaris jenderal Komite Pelaksana
Syariat Islam (KPSI), semua isu di atas sangat penting. Bahkan,
menyadari perbedaan-perbedaan di antara berbagai kelompok
Islam tersebut, isu-isu di atas mungkin akan menjadi faktor
yang memecah-belah gerakan dan perjuangan mereka. 55 Islam,
seperti telah disebut berulang-ulang dalam buku ini, adalah
satu—namun ekspresi dan penafsirannya banyak. Fakta bahwa
Islam tidak mengakui lembaga kependetaan yang dapat menyediakan
produk hukum terpadu yang mengikat seluruh kaum
Muslim, merupakan kelemahan utama dalam setiap upaya untuk
melembagakan ajaran Islam sebagai sebuah entitas hukum yang
tunggal. Seluruh kaum Muslim percaya pada Al Quran dan
Sunnah, namun mereka sangat berbeda dalam memahami dua
sumber terpenting Islam tersebut. Sayangnya (atau mungkin
untungnya), Islam tidak memberi hak kepada siapa pun untuk
mengklaim bahwa pemahaman keagamaannya lebih baik atau
lebih benar dari pemahaman yang lain. Mengharapkan seluruh
kaum Muslim untuk menghormati dan mengikuti keputusan pemerintah
dalam perkara seperti penentuan awal dan akhir bulan
Ramadan saja sudah merupakan suatu tugas yang sulit—apalagi
untuk mengikat mereka dalam sebuah kodifikasi hukum Islam
yang tunggal atau terpadu.
Menyadari kesulitan untuk menyamakan pemahaman seluruh
kaum Muslim tentang hukum Islam telah mendorong kelompok-
55 Wawancara, Makassar, 12 Oktober 2002.
— Bahtiar Effendy