Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
sia, model formal ini punya potensi untuk berbenturan dengan
sistem-sistem politik modern.
Sebaliknya, aliran dan model pemikiran yang kedua lebih
menekankan substansi daripada bentuk negara yang legal dan
formal. Karena wataknya yang substansialis sedemikian itu (dengan
menekankan nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah,
dan partisipasi, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
Islam), kecenderungan itu punya potensi untuk berperan sebagai
pendekatan yang dapat menghubungkan Islam dan sistem politik
modern, di mana negara-bangsa merupakan salah satu unsur
utamanya.
Pada titik ini, rasanya adil jika ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya
tradisi pemikiran politik Islam itu kaya, beraneka
ragam, dan lentur. Dilihat dari perspektif ini, dalam tulisannya
“Islam and Political Development,” Michael Hudson mengemukakan
bahwa “sebenarnya pertanyaan yang patut dikemukakan
bukanlah yang kaku dan salah arah karena bergaya mendikotomisasi,
yakni ‘apakah Islam dan pembangunan politik itu bertentangan
atau tidak,’ melainkan ‘seberapa banyak dan pemikiran
Islam yang bagaimana yang sesuai dengan sistem politik
modern?’” 34 Diletakkan dalam konteks Indonesia, dalam upaya
menjawab masalah-masalah pokok studi ini seperti sudah dikemukakan
di atas, maka pertanyaan yang tepat diajukan adalah:
jenis Islam yang manakah (dalam pengertian interpretatif), atau
gagasan-gagasan dan praktik-praktik politik Islam yang manakah
yang dapat menjamin terbinanya hubungan yang baik antara Islam
dengan negara-bangsa di Indonesia?
34 Michael Hudson, “Islam and Political Development,” dalam John L. Esposito
(ed.), Islam and Development, Syracuse: Syracuse University Press, 1980, hh. 1-24.
— Islam dan Negara