Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
bahwa ada beberapa bagian (namun tidak seluruhnya) Islam yang
dapat “dibirokratisasikan” tanpa membahayakan prinsip-prinsip
pluralisme atau persatuan bangsa. 133
Sebagai kesimpulan dari pembahasan penjang di atas, dapat
dengan aman dikemukakan bahwa proses saling pengaruh religiopolitik
yang berlangsung secara sporadis itulah, yang terjadi karena
tidak adanya “kesepakatan yang dinegosiasikan,” yang menyebabkan
Abdurrahman Wahid menyuarakan kritik keras terhadap
tanggapan-tanggapan akomodatif negara terhadap Islam. Dalam
pandangannya, tanpa sebuah model atau rumusan yang diterima
secara nasional, proses saling pengaruh religio-politik itu dapat
berlangsung hampir tanpa batas. Dan jika itu yang terjadi, maka
yang akan muncul adalah ketegangan-ketegangan, mengingat Indonesia
adalah sebuah negara dengan satuan sosial-keagamaan
yang sungguh amat beragam.[]
1986.
133 Lihat, Abdurrahman Wahid, “Islam dan Masyarakat Bangsa,” Pelita, 6 Juni
— Bahtiar Effendy