Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
yang dilandasi bukan kepada keyakinan keagamaan, melainkan
hanya kepada afiliasi politik.
Dalam kasus ini, konsep umat Islam benar-benar telah terdistorsikan.
Pada mulanya, konsep ini adalah sebuah konsep keagamaan.
Dalam contoh ini, afiliasi religius adalah satu-satunya
variabel yang menentukan. Namun demikian, karena benar-benar
sudah terpolitisasikan, sebagai konsekuensi dari pengidentifikasian
Islam politik dengan partai-partai politik Islam, maka afiliasi
politik berfungsi sebagai satu-satunya kriteria untuk menentukan
apakah seseorang itu termasuk ke dalam umat Islam atau tidak.
Karena itu, maka kemudian menjadi umum untuk memandang
mereka yang bergabung dengan organisasi-organisasi sosial-politik
Islam sebagai anggota umat Islam; sementara sejumlah besar birokrat,
menteri atau pejabat negara Muslim lainnya tidak dipandang
sebagai bagian dari umat Islam hanya karena asosiasi mereka dengan
partai-partai non-Islam. Dan berlandaskan perbedaan afiliasi-afiliasi
politik, maka masyarakat Muslim di Indonesia kemudian
terbagi ke dalam “mereka” (non-umat atau “netral agama”) dan
“kita” (anggota umat). 66
Baru pada sepuluh tahun terakhir inilah—lantaran berubahnya
corak basis sosial para aktor dan pendukung Islam politik
kontemporer di Indonesia—konsep umat Islam mulai menemukan
kembali batasan-batasan religiusnya yang semula. Konsep itu
mencakup semua partai yang ada, semata-mata dengan pertimbangan
bahwa mereka memeluk agama Islam. Dengan berubahnya
corak konsep umat Islam, yang tidak lagi secara eksklusif di-
66 Masalah ini juga dibahas dalam tulisan Benedict R.O’G. Anderson, “Religion
and Politics in Indonesia Since Independence,” Religion and Social Ethos in Indonesia,
Clayton: Monash University, 1977, hh. 21-32.
— Bahtiar Effendy