Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Kedua faktor tersebut (yaitu “ketepatan historis” berlangsungnya
langkah-langkah akomodasi dan melemahnya cengkeraman
kekuasaan Soeharto atas kelompok militer) memang membuat
kesahihan analisis di atas cukup logis. Namun demikian, memandang
melemahnya pengaruh Soeharto atas kelompok militer sebagai
katalis atau sebab bagi munculnya sikap akomodatif negara
terhadap Islam bukannya tidak memiliki kelemahan mendasar.
Pertama, jelas bahwa analisis di atas terutama memusatkan
perhatian pada konflik di kalangan para dedengkot (leviathans)
politik Indonesia (yakni Soeharto dan para pejabat militer senior).
Dengan demikian, analisis itu cenderung mengabaikan dimensi
persoalan yang lebih luas. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya,
upaya-upaya akomodatif negara dipandang sebagai sebuah proyek
pemberian kompensasi (countervailing project), bukan suatu keharusan
politik yang didorong oleh alasan-alasan sosiologis untuk
menanggapi perkembangan dinamika masyarakat negeri ini. Karena
itu, bisa dipahami jika analisis itu tidak mempertimbangkan
faktor-faktor kemasyarakatan yang mungkin berperan sebagai determinan
potensial bagi langkah-langkah akomodatif negara terhadap
Islam dewasa ini.
Kedua, penting dicatat bahwa krisis semacam itu bukan hal
yang baru bagi Soeharto. Sebagaimana sudah dicatat oleh beberapa
pengamat, selama dua setengah dekade kekuasaan Soeharto,
ada sejumlah peristiwa serupa (meskipun derajat intensitasnya
bervariasi), yang bertujuan—secara langsung atau tidak—menjatuhkan
kepemimpinannya. 110 Pada 1960-an, tidak lama setelah
110 Untuk kupasan lebih mendalam, lihat, sekadar contoh, David Jenkins, Suharto
and His Generals: Indonesian Military Politics 1975-1983, Ithaca: Monograph
Series, Publication No. 64, Cornell Modern Indonesian Project, Southeast
— Bahtiar Effendy