Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
kali di berbagai kota besar di Jawa, dan menolak kerjasama lebih jauh
dengan pemerintah dalam kerangka parlemen. 20
Lebih jauh, Tjokroaminoto juga menerbitkan sebuah pernyataan
yang menandaskan bahwa “jika pemerintah [kolonial] tidak segera
melakukan pembaruan-pembaruan sosial yang besar, maka SI akan
melakukannya dengan caranya sendiri.” 21 Terlepas dari itu, faksi
Marxis dalam organisasi ini tetap saja masih jauh dari terpuaskan.
Mereka berkali-kali menyampaikan kritik keras kepada pengurus
pusat yang mereka anggap kurang revolusioner dan hanya hendak
menentang “kapitalisme yang berdosa.” 22
Yang lebih memperparah konflik di atas adalah perbedaan sudut
pandang mengenai landasan teologis-ideologis masing-masing
faksi. Tiga serangkai Tjokroaminoto, Agus Salim dan Abdoel Moeis
tegas menyatakan bahwa Islam adalah ideologi partai itu, dan mereka
menggerakkan partai itu sejalan dengan gerakan Pan Islamisme
di Timur Tengah. Sebaliknya, Semaun dan Darsono “lebih menghendaki
disingkirkannya agama dari politik praktis,” seraya mengorientasikan
diri mereka serta seluruh tindakan mereka kepada prinsipprinsip
Marxis. 23
Kegagalan dalam menjembatani berbagai perbedaan ini, terutama
dalam hal watak sosialistik dan revolusioner SI, mengakibatkan
perpecahan dalam organisasi tersebut. Karena kalah dalam
20 Bernard H.M. Vlekke, Nusantara, hh. 355-356.
21 George Mc.T. Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia, h. 73.
22 George Mc.T. Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia, h. 72-72; Fred
R. von der Mehden, “lslam and the Rise of Nationalism in Indonesia,” hh. 108-111,
129-130, 150-155; Bernard H.M. Vlekke, Nusantara, h. 359.
23 Fred R. von der Mehden, “lslam and the Rise of Nationalism in Indonesia,”
hh. 139-156.
— Islam dan Negara