Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
taannya mendasari penerapan undang-undang itu, tidak memberikan
arahan lebih lanjut mengenai bagaimana menerapkan klausul
tersebut. Bahkan, salah satu peraturan pemerintah (No. 29/1989)
secara eksplisit menyatakan bahwa sekolah-sekolah menengah dengan
warna agama tertentu tidak diharuskan memberikan pelajaran
agama yang berbeda dengan agama yang dianutnya. 34 Hal
itu membebaskan sekolah-sekolah dengan orientasi keagamaan
tertentu (misalnya sekolah umum Katolik) dari kewajiban untuk
memberikan pelajaran agama selain dari agama yang dianut oleh
mereka.
Sampai titik ini tidak berlebihan untuk menyimpulkan di
sini bahwa setidak-tidaknya ada dua wilayah yang penting bagi
kaum Muslim berkaitan dengan diberlakukannya Undang-Undang
Pendidikan tersebut. Secara simbolis, hal itu mencerminkan
pengakuan yang penting terhadap kenyataan bahwa negara, entah
teokratis atau sekular, benar-benar mengakui peran penting agama,
termasuk dalam bidang pendidikan. Secara fungsional, hal
itu menegaskan kembali hak setiap siswa Muslim di lembaga-lembaga
pendidikan negeri maupun swasta untuk memperoleh pelajaran
agama sesuai dengan sistem keyakinannya. Meskipun tidak
bisa diterapkan di sekolah-sekolah dengan warna agama tertentu,
bagaimana pun undang-undang itu dapat melindungi siswa-siswa
Muslim dari desakan, secara langsung atau tidak, untuk ikut
serta dalam pelajaran agama yang berbeda dengan yang dianut
oleh mereka.
34 Lihat, “PP No. 29/1990 Harus Ditinjau Kembali,” Panji Masyarakat, 11-20
Oktober 1991, hh. 71-74. Lihat juga Ismail Sunny, “Peraturan Perundangan mengenai
Pendidikan Agama,” Panji Masyarakat, 21-31 Oktober 1991, hh. 33-35.
— Islam dan Negara