Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
untuk, secara de jure, menjadi propinsi yang otonom dengan
Daud Beureueh sebagai gubernurnya.” 124
Pada 1950-an, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah pusat
untuk mengembalikan status otonomi Aceh. Kekuasaan pemerintah
pusat yang makin meningkat, khususnya menyusul pengakuan
Belanda atas kedaulatan Republik Indonesia, mendorong
negara untuk menyerukan “kampanye menentang dijadikannya
Aceh sebagai propinsi yang terpisah.” 125 Hal ini segera “mengakhiri
hubungan baik yang telah berlangsung antara Pemerintah Pusat dengan
para pemimpin Aceh,” dan akhirnya “mendorong rakyat Aceh
untuk memberontak.” 126 Dengan kata lain, hubungan politik antara
pusat (Jakarta) dan daerah (Aceh) baru menjadi bermasalah
ketika keberadaan otonomi regional di Aceh terancam. 127
Pada 1953, Daud Beureueh memimpin gerakan DI di Aceh—
suatu perlawanan yang menandai upaya pemisahan wilayah di
ujung utara pulau Sumatera itu dari Republik Indonesia. Beberapa
tahun setelah kontak senjata terjadi, Jakarta menyadari bahwa
solusi yang bersifat militer tidak mungkin berhasil mengakhiri
pemberontakan rakyat Aceh. Upaya-upaya negosiasi kemudian
dilakukan untuk mengakhiri konflik tersebut. Pada akhir 1950an,
Aceh “diakui sebagai daerah istimewa yang otonom terutama
dalam masalah-masalah keagamaan, perkara-perkara adat dan pen-
124 B.J. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia, h. 72.
125 B.J. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia, h. 72.
126 Nazaruddin Sjamsuddin, The Republican Revolt, h. 2.
127 Untuk paparan yang lebih lengkap mengenai garis argumentasi ini, lihat Eric
Eugene Morris, “Islam and Polilics in Aceh. A Study of Center-Periphery Relations
in Indonesia,” terutama hh. 1-18.
— Bahtiar Effendy