Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
lebih baik dari perolehan suara mereka dalam pemilihan umum
1955 (18,4%). Namun Parmusi, yang seringkali dipandang sebagai
penerus Masyumi, benar-benar terpuruk dengan hanya
mengantongi 5,36% suara (pada 1955, Masyumi memperoleh
20,9% suara). Dua partai Islam lain yang lebih kecil (PSII dan
Perti) juga kehilangan dukungan. Pada pemilihan umum 1955,
keduanya memperoleh 2,9% dan 1,3% suara, sedang pada 1971
hanya memperoleh 2,39% dan 0,70%. 181
Berbagai perkembangan setelah pemilihan umum 1971 hanya
memperbesar rasa frustasi masyarakat politik Islam. Kekalahan dalam
pemilihan umum tidak hanya tercermin dalam merosotnya
wakil Islam di parlemen. Hal itu juga tampak dalam komposisi
kabinet baru, di mana keterlibatan tokoh-tokoh politik Islam benar-benar
mulai dikebiri. Salah satu kasus yang paling jelas menunjukkan
hal itu adalah mulai memudarnya dominasi NU dalam
Departemen Agama. Dalam komposisi kabinet baru, departemen
yang sudah sejak lama menjadi basis politik dan birokrasi
NU ini dipercayakan kepemimpinannya kepada A. Mukti Ali,
seorang Muslim modernis dan gurubesar IAIN Yogyakarta yang
tidak berafiliasi kepada partai politik mana pun.
Akhirnya, konstruk lama partai-partai Islam, khususnya dalam
kerangka wadag politik (yakni partai Islam), memudar ketika
pemerintah Orde Baru melakukan restrukturisasi sistem kepartaian
pada Januari 1973. Dengan pengecualian Golkar, pemerintah
mendesak agar kesembilan partai yang ada bergabung ke dalam
dua partai politik baru. Dalam kerangka ini, keempat partai Islam
181 Untuk paparan lebih jauh, lihat Umaidi Radi, Strategi PPP 1973-1982: Suatu
Studi Tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional, Jakarta: Integrita Press, 1984;
Syaifuddin Zuhri et al., PPP, NU dan MI: Gejolak Wadah Politik Islam, Jakarta: Integrita
Press, 1984.
— Islam dan Negara